Dilema PDI-P dalam Pencalonan Gubernur Jakarta...

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menunjuk sosok pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, belum final.

PDI-P sebelumnya diwacanakan mendukung Anies Baswedan. Eks Gubernur Jakarta itu menjadi salah satu dari beberapa nama yang diusulkan DPD PDI-P DKI ke DPP selain Basuki Tjahaja Purnama, Andhika Perkasa, dan Tri Rismaharini.

Namun semakin dekat dengan pendaftaran kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, nama Anies belum juga ditetapkan sebagai bakal calon orang nomor satu di Jakarta.

Terbaru, justru nama eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Pramono Anung yang diusung sebagai bakal calon gubernur periode 2024-2029.

Pramono akan didampingi oleh eks gubernur Banten yang juga kader PDI-P, yakni Rano Karno sebagai bakal calon wakil gubernur.

Dilema PDI-P soal Penetapan Paslon

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, partai berlambang banteng ini sebelumnya dihadapkan pada dilema dalam pencalonan gubernur Jakarta pada Pilkada.

PDI-P disebut berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, partai besutan Megawati ini ingin mengedepankan kader internal, Pramono Anung dan Rano Karno.

Namun, di sisi lain, mereka harus mempertimbangkan kekuatan kompetitif dari pihak eksternal yakni Anies Baswedan, yang memiliki elektabilitas tinggi dan dapat menjadi lawan tangguh bagi Ridwan Kamil.

"Tentu dengan kalkulasi nasional, (Anies) kompetitif untuk bisa berhadapan dengan Ridwan Kamil," ujar Adi dalam Obrolan Newsroom salah satu media nasional, sesuai yang dikompilasi kumpulan berita terkini Selasa (27/8/2024).

Terkini, PDI-P pun telah menyerahkan tiket Pilkada Jakarta kepada pasangan Pramono-Rano.

Keduanya disebut akan langsung mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada Rabu (28/8/2024) siang ini.

Menurut Adi, PDI-P telah menimbang keuntungan dan kerugian dari setiap opsi. Jika memilih untuk mengusung kader internal, menghadapi Ridwan Kamil-Suswono yang didukung kekuatan politik besar sudah diketahui akan menjadi tantangan berat.

"Harus diakui, nama seperti Pak Ahok sekalipun, sekarang elektabilitasnya runner-up, dalam data yang kita punya, itu kan sifatnya mentok belum dapat dukungan dari ceruk pemilih yang lain. Apalagi nama di luar Ahok," kata Adi.

Sementara itu, Anies Baswedan, dengan elektabilitas yang melampaui 40 persen, menawarkan potensi kemenangan yang besar. Namun, PDI-P tidak memberikan tiket Pilkada Jakarta kepadanya.

Padahal, koalisi dengan Anies bisa menjadi pilihan rasional jika PDI-P tetap mengajukan kader mereka sebagai wakil gubernur.

Pilihan itu disebut memungkinkan PDI-P untuk mempertahankan identitas dan representasi kader internal sambil memanfaatkan kekuatan elektoral Anies.

"Jadi (kemarin) PDI-P sedang berhitung betul hingga last minute tentang siapa yang mereka usung, apakah Anies Baswedan atau tetap pada kader internal mereka, yaitu Pramono Anung atau Rano Karno," kata Adi.

Tak ada pengumuman resmi

Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey mengatakan, tidak ada pengumuman secara resmi dari PDI-P untuk penunjukan paslon gubernur Jakarta, Pramono-Rano.

Ia meminta agar media langsung meliput pendaftaran Pramono dan Rano di KPU DKI Jakarta.

"Enggak ada (pengumuman resmi), langsung di pendaftaran ya. Liput di pendaftaran aja, KPUD DKI ya jam 11," tutur Olly.

Terkait alasan PDI-P mengusung Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta, Olly tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Waduh itu kan bukan (urusan) bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya, jadi aku nyampein aja," kata Olly.

Keputusan PDI-P untuk mengusung Pramono-Rano memang mengejutkan. Sebab, PDI-P disebut-sebut akan mengusung Anies Baswedan di Jakarta.

Sinyal soal Anies bakal diusung oleh PDI-P menguat setelah sempat berkunjung ke kantor DPP PDI-P di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (26/8/2024).

Dalam kunjungannya itu, Anies bertemu Rano Karno yang digadang-gadang sebagai pendampingnya. Namun, Anies ternyata batal diusung PDI-P.

Adapun keputusan untuk mengusung Pramono disebut adalah hak dari PDI-P yang telah mempertimbangkan berbagai hal.