Sekolah Tak Merata, Bima Arya Setuju Sistem Zonasi PPDB Jabar Dihentikan

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menilai, sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum pas diterapkan di Jawa Barat.

Hal ini karena belum seluruh kecamatan di Jabar memiliki sekolah setingkat SMA dan SMK negeri. Tak ayal, sistem tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan.

Bima mengatakan, sistem zonasi dapat diterapkan secara menyeluruh apabila distribusi sekolah menengah atas dan kejuruan sudah merata.

"Memang infrastruktur pendidikan di Jabar masih sangat kurang. Ada 128 kecamatan tidak memiliki SMA dan SMK," ujar dia usai menghadiri diskusi dengan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

Dia mengaku mendapatkan "curhatan" dari sejumlah mahasiswa UPI yang mempunyai pengalaman buruk dengan sistem zonasi PPDB.

Mantan wali kota Bogor itu juga sangat setuju bila sistem zonasi pada PPDB di Jabar dihentikan dahulu. Sampai distribusi sekolah dan segala aspek pendukungnya sudah merata seluruhnya.

"Saya setuju zonasi ini dihentikan saja dulu sampai kita siap secara infrastruktur dan tenaga pengajarnya," kata Bima.

Di samping itu, dia mengkritisi soal lulusan SMK di Jabar yang menjadi salah satu penyumbang tingkat pengangguran terbuka di Jabar yang cukup tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, lulusan SMK masih berada paling atas dengan 12,33 persen pada Februari 2024. Disusul kemudian lulusan SMA 8,98 persen.

"Ada yang belum nyambung juga. SMK harusnya bisa nunjang prospek ekonomi di Jabar ke depan. Sejauh mana SMK siapkan SDM," tambah Bima.