Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penolakan terhadap pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal-kapal perikanan bukan berasal dari kalangan nelayan kecil, melainkan dari para pengusaha perikanan. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Trenggono menjelaskan bahwa nelayan yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan kapal berukuran kecil dan tidak mempekerjakan anak buah kapal. Kelompok nelayan ini, menurutnya, justru mendukung pemasangan VMS karena menyadari manfaatnya dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Pemerintah, lanjutnya, bahkan memberikan bantuan berupa alat tangkap, subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga kapal kepada para nelayan kecil.

Lebih lanjut, Trenggono menyatakan bahwa kewajiban pemasangan VMS tidak berlaku bagi nelayan kecil. Pihaknya sedang berupaya mencari cara agar nelayan kecil juga bisa mendapatkan bantuan VMS, mengingat manfaatnya yang besar. Manfaat VMS, antara lain:

• Pengawasan: Mencegah pelanggaran wilayah tangkap dan praktik transhipment ilegal.
• Keselamatan: Memungkinkan tim SAR untuk merespons dengan cepat jika terjadi kecelakaan di laut, seperti kapal terkena badai.

Trenggono mengungkapkan keheranannya atas pihak-pihak yang melakukan protes atas nama nelayan kecil, padahal protes tersebut sebenarnya dilayangkan oleh pengusaha. Ia menduga bahwa protes tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pengusaha akan aktivitas mereka yang diawasi.

"Saya heran mereka keberatan dan membahana sedemikian rupa mengatasnamakan nelayan kecil. Nelayan kecil tidak pernah protes soal VMS. Tidak ada. Tapi kalau mereka diajak, mungkin," ujarnya.

Trenggono menambahkan bahwa biaya pemasangan VMS relatif terjangkau, yakni sekitar Rp 5 juta. Menurutnya, biaya ini sepadan dengan manfaat yang diperoleh, baik bagi pemilik kapal maupun bagi pengawasan dan keselamatan di laut. Ia menyayangkan adanya upaya provokasi yang mengatasnamakan nelayan kecil untuk menolak pemasangan VMS.