Jokowi Segera Umumkan Rencana Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT 62 GW

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center, Kamis (5/9/2024).

Dalam RUPTL terbaru ini, Indonesia berencana akan menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 62 gigawatt (GW).

"Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita, energi terbarukan 62 gigawatt hingga 2040. Saya kira ini dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," ujar Luhut.

Melalui RUPTL ini, kata Luhut, Indonesia telah mencontohkan bagaimana negara berkembang dapat memimpin pembangunan berkelanjutan dari upaya reboisasi hingga investasi signifikan dalam energi terbarukan.

Sebab, inisiatif tersebut tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mempertahankan hak masyarakat untuk tumbuh dan sejahtera.

"Namun, kita harus mengakui bahwa setiap negara memiliki titik awal yang berbeda, dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda, dengan keterbatasan tertentu untuk melakukan dekarbonisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memberikan bocoran terkait revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Pada RUPTL terbaru akan dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 80 giga watt (GW) hingga 2040.

Penambahan kapasitas tersebut mencakup porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen lainnya pembangkit berbasis gas.

"Bocorannya, sampai tahun 2040 penambahan kapasitas pembangkit totalnya sekitar 80 GW," ujarnya dalam acara Road to Investment Days 2024: Powering The Future: Sustainable Energy Transformation for Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dalam RUPTL 2021-2030, PLN menetapkan porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 51,6 persen, sementara energi fosil 48,4 persen.

Darmawan menuturkan, peningkatan porsi pembangkit energi terbarukan menjadi 75 persen merupakan upaya PLN untuk membantu pemerintah menurunkan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan.

Ia menjelaskan, dengan mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 terkait pengembangan EBT, nantinya sumber energi terbarukan yang dijadikan beban dasar (base load) dalam sistem ketenagalistrikan bukan lagi batu bara, melainkan gas, hidro atau energi air, dan panas bumi atau geotermal.

Darmawan menjelaskan, dalam rancangan RUPTL terbaru itu akan dibangun pembangkit listrik berbasis hidro dan geotermal sebesar 30 GW hingga 2040.

Selain itu, dilakukan penambahan kapasitas pembangkit berbasis angin dan solar atau energi surya sebesar 28 GW.