Jreng! 2 Menteri Jokowi Usul Pelabuhan Pindah ke Luar Jawa, Ada Apa?

Jakarta, Kumpulan berita terkini mengutip laporan - Dua menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat mengusulkan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor. Nantinya, komoditas-komoditas itu tidak lagi bisa masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, lantaran pelabuhan di Pulau Jawa sudah terjadi kelebihan kapasitas (over capacity).

"Kami punya kesepahaman kalau memang terjadi over kapasitas di pelabuhan-pelabuhan pulau Jawa. Di Priok sudah padat, kemudian di Surabaya padat. Jadi ada kendala," kata Zulhas kepada wartawan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Oleh sebab itu, bagusnya tujuh item yang sudah diputuskan dalam ratas itu impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa, kan ada banyak," tambahnya.

Adapun tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (Ratas) itu meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.

Menurutnya, tujuh komoditas impor tersebut sebaiknya masuk ke pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa. Apalagi, Indonesia sendiri memiliki banyak pelabuhan selain yang ada di Pulau Jawa, seperti pelabuhan di Sumatra, Makassar, Bitung, sampai dengan pelabuhan di Sorong.

"Banyak pintu masuk kita kan, tidak hanya di pulau Jawa gitu ya, ada di Sumatra dan lain-lain," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menilai rencana pemindahan pelabuhan ini sejalan juga untuk mengendalikan banjir masuknya produk impor ke tanah air.

"(Upaya) ini bisa kita lakukan dengan cepat, terutama kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti. Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain," tukas Zulhas.

Satgas Impor Ilegal Resmi Dibentuk

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengesahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Ia mengatakan, Satgas pengawasan impor ini akan resmi bekerja pada hari Selasa, 23 Juli 2024 mendatang.

"Sesuai janji Kemendag akan dibentuk Satgas. Latar belakang semua kita tahu, industri tekstil banyak yang tutup, keluhan-keluhan dari kementerian, asosiasi dan lain-lain yang hampir semua sama mengeluh ke kita adanya impor produk-produk yang dikategorikan ilegal. Karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan SNI dan lain-lain, sehingga terjadi PHK dan penutupan pabrik. Nah oleh karena itu kita bentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impornya," ujarnya.

"Satgas ini beranggotakan 11 Kementerian dan Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), BIN (Badan Intelijen Nasional), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Bakamla (Badan Keamanan Laut), TNI Angkatan Laut, dan dinas provinsi kabupaten/kota yang membidangi perdagangan," kata Zulhas.