Di Tengah Tren Perlambatan, DPK BSI Melesat 16,26 Persen hingga Agustus 2024

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Industri perbankan tengah mengalami fenomena perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Namun, hal berbeda dicatatkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI.

Penghimpunan DPK bank syariah terbesar nasional itu melesat 16,26 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga Agustus 2024. Tercatat DPK BSI sebesar Rp 297,78 triliun.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, salah satu pendongkrak penghimpunan dana itu ialah pengelolaan dana payroll sebesar Rp 21 triliun atau lebih dari 1,2 Juta nasabah. Perusahaan memang tengah berupaya mengoptimalisasi dana murah, yang pada periode yang sama tumbuh 22,15 persen secara yoy.

"Saat ini BSI terus berfokus pada pengembangan dana murah di segmen retail. Salah satunya lewat sistem payroll. Melalui payroll ini, menjadi salah satu gate awal untuk menarik ekosistem transaksi syariah," tutur dia, dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Anton menjelaskan, dana murah atau CASA (current account saving account) yang dihimpun BSI hingga Juni 2024 mencapai Rp 184 triliun, tumbuh 21,65 persen secara tahunan. Sedangkan DPK mencapai Rp 297 triliun atau tumbuh 17,5 persen pada periode yang sama.

Adapun saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 1.400 institusi terkait payroll. Kerja sama ini meliputi pembayaran payroll, pembiayaan pegawai, maupun transaksi jasa keuangan lainnya.

"Payroll menjadi jembatan bisnis retail untuk masuk ke pembiayaan yang minim risiko. Di mana posisi Agustus 2024, npf (non performing financing) payroll BSI dibawah 1 persen," kata Anton.

"Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan menggunakan sistem payroll sehat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis retail," sambungnya.

Anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk itu pun terus memperluas kerja sama payroll. Teranyar, BSI bekerjasama degnan Badan Kepegawaian Negara (BKN) penyaluran gaji pegawai sebanyak 2.374 PNS dan PPPK BKN di seluruh Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi awal bagi BKN untuk bersama mengembangkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Kami berharap, sinergi ini mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan syariah terutama di lingkungan BKN,” ucap Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.