Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tengah merencanakan pengadaan kendaraan operasional baru bagi seluruh kepala desa di wilayahnya. Rencana ini terungkap seiring dengan persiapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa pengadaan motor jenis Honda PCX ini akan memanfaatkan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2024. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait dengan SILPA APBD 2024 tersebut, yang diperkirakan mencapai angka Rp 50 miliar. Audit BPK diperlukan untuk memastikan penggunaan dana SILPA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pengadaan ini rencananya akan dilaksanakan setelah perubahan APBD pertengahan tahun ini, sambil menunggu hasil audit BPK," ujar Agus Triyono.

Pemerintah Kabupaten Lumajang belum menentukan secara pasti total anggaran yang akan dialokasikan untuk pengadaan 198 unit motor PCX ini. Di pasaran, terdapat beberapa varian motor PCX dengan harga yang berbeda-beda, mulai dari Rp 34 juta hingga Rp 40 juta per unit. Berdasarkan perhitungan kasar, jika menggunakan harga dasar Rp 34.300.000 per unit, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 6,79 miliar.

Agus Triyono meyakinkan bahwa dana SILPA APBD 2024 mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas baru bagi seluruh kepala desa di Lumajang. Selain pengadaan motor untuk kepala desa, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berencana untuk membeli motor trail yang akan diperuntukkan bagi 21 Polsek dan Koramil di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mendukung tugas-tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat.

"Selain motor PCX, kita juga berencana membeli motor trail untuk Polsek dan Koramil," imbuhnya.

Setelah pengadaan motor baru terealisasi, kendaraan dinas lama yang sebelumnya digunakan oleh kepala desa akan dialihkan menjadi aset pemerintah desa. Kendaraan-kendaraan tersebut akan digunakan oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa.