Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menanggapi isu demonstrasi terkait kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan. Dalam keterangannya, Trenggono menyatakan bahwa suara protes tersebut disinyalir bukan berasal dari kalangan nelayan kecil, melainkan dari para pengusaha perikanan.

Trenggono menjelaskan, definisi nelayan yang ia maksud adalah mereka yang melaut dengan menggunakan kapal berukuran kecil dan tidak mempekerjakan anak buah kapal (ABK). Ia mengklaim bahwa nelayan dengan kriteria tersebut tidak pernah menyampaikan keberatan terkait VMS. Justru, pemerintah memberikan bantuan kepada mereka berupa alat tangkap, subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga bantuan kapal.

"Kalau disurvei, semuanya tidak ada yang protes. Mereka tidak ada yang protes, karena mereka kita berikan bantuan," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Lebih lanjut, Trenggono menegaskan bahwa VMS tidak diwajibkan bagi nelayan kecil. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang berupaya mencari cara untuk memberikan bantuan VMS kepada nelayan kecil, mengingat manfaat besar yang dapat diperoleh dari sistem tersebut.

Menurut Trenggono, VMS memiliki peran penting dalam pengawasan aktivitas kapal, mencegah pelanggaran wilayah penangkapan ikan, dan praktik transhipment ilegal. Selain itu, VMS juga berfungsi sebagai alat bantu dalam operasi penyelamatan (SAR) jika terjadi kecelakaan di laut.

"Fungsi daripada VMS juga sekaligus melakukan rescue, kalau misalnya terjadi kecelakaan di laut. Kalau misalnya kapalnya kena badai dan sebagainya, kalau ada VMS itu bisa terdeteksi dia di daerah mana? Dan kita bisa menyelamatkan," jelasnya.

Trenggono merasa heran dengan adanya pihak-pihak yang melakukan protes mengatasnamakan nelayan kecil. Ia menduga, protes tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pengusaha perikanan akan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas mereka.

"Yang saya heran dan saya aneh mereka keberatan dan membahana sedemikian rupa mengatasnamakan nelayan kecil. Nelayan kecil tidak pernah proses soal VMS. Tidak pernah melayan kecil protes VMS, Tidak ada. Tapi kalau mereka diajak, mungkin," ungkapnya.

Trenggono menambahkan bahwa biaya pemasangan VMS relatif terjangkau, sekitar Rp 5 juta. Ia menilai, pengusaha perikanan seharusnya mampu membiayai pemasangan VMS demi kepentingan pemilik kapal itu sendiri. Ia menyayangkan adanya protes yang menggunakan isu nelayan kecil sebagai tameng.