Pemindahan ASN ke IKN Alami Penundaan Akibat Transisi Pemerintahan

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penundaan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial, termasuk belum disahkannya peraturan presiden (Perpres) terkait pemindahan ASN oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rini mengungkapkan bahwa surat pemberitahuan penundaan telah dikirimkan kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Surat dengan nomor resmi yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025 tersebut menginformasikan secara resmi mengenai penundaan rencana relokasi yang semula dijadwalkan pada tahun 2024.

Alasan utama di balik penundaan ini adalah adanya perubahan signifikan dalam struktur organisasi dan tata kerja beberapa kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih. Proses konsolidasi internal yang sedang berlangsung di masing-masing instansi juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan penundaan ini.

Selain itu, kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian bagi ASN di IKN Nusantara juga menjadi faktor penentu. Penyesuaian terhadap jumlah kementerian dan lembaga yang baru berdampak pada kebutuhan ruang kantor dan tempat tinggal, sehingga memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Rini menekankan bahwa jadwal final pemindahan ASN ke IKN masih belum dapat dipastikan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada arahan dari Presiden Prabowo, terutama setelah Perpres mengenai pemindahan ASN disahkan. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa proses pemindahan berjalan lancar dan efisien, dengan mempertimbangkan semua aspek terkait.

Penundaan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk mematangkan persiapan dan memastikan transisi yang mulus bagi ASN yang akan bertugas di IKN. Dengan demikian, diharapkan IKN dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pemerintahan yang baru.

• Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebabkan belum adanya Perpres yang disahkan.
• Surat pemberitahuan penundaan sudah disampaikan ke seluruh Kementrian dan Lembaga.
• Penundaan dikarenakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di beberapa Kementrian dan Lembaga.
• Kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian di IKN juga menjadi faktor penentu.
• Keputusan akhir akan bergantung pada arahan Presiden Prabowo.