Lagi, Ketua Sementara DPRD Sumenep Disoal Urusan Dugaan Pemalakan

Sebagaimana dikutip oleh kumpulan berita terkini dari salah satu media nasional, SUMENEP - Sejumlah aktivis kebijakan publik yang mengatasnamakan Brigade 571 Trisula Macan Putih (TMP) Korwil Madura, lagi-lagi kecewa terhadap sikap Ketua sementara DPRD Sumenep, Zainal Arifin.

Kekecewaan itu muncul setelah sejumlah aktivis tak ditemui saat gelar audiensi ke Ketua sementara DPRD Sumenep, Zainal Arifin pada hari Selasa (24/9/2024).

Koordinator Brigade 571 Trisula Macan Putih (TMP) Korwil Madura, Sarkawi mengaku sudah berkirim surat permohonan audiensi dengan ketua sementara DPRD Sumenep sejak tanggal 19 September 2024.

Dalam surat itu disampaikan, bahwa audiensi akan digelar pada 24 September 2024.

Sayangngya, sesampainya di kantor DPRD Sumenep Sarkawi bersama rekannya tak ditemui. Kabarnya, Ketua sementara DPRD Sumenep Zainal Arifin tak ada di kantor.

"Kami sangat kecewa dengan sikap Zainal Arifin sebagai Ketua sementaea DPRD Sumenep yang tak tidak menemui saat mau audiensi. Padahal kami sudah berkirim surat," ujarnya penuh kekecewaan.

Syarkawi kemudian menjelaskan tujuan audiensi ke Ketua sementara DPRD Sumenep Zainal Airin. Kedatangan dirinya bersama para aktivis lainnya untuk mempertanyakan langkah Zainal Arifin yang melakukan razia tempat prostitusi beberapa waktu lalu.

"Kami datang mau pertanyakan kapasitas Zainal Arifin melakukan razia, apakah itu wewenangnya, atau seperti apa," tanya Syarkawi.

Selain itu, mengaku ganjil dengan maraknya pemberitaan dugaan pemalakan kepada tiga mucikari tempat razia. Apalagi beredar di media sosial, wajah dan identitas perempuan tuna susila yang dirazia dipertontonkan ke publik.

"Maksud apa sampai mempertontonkan semua itu, yang lebih naif soal adanya dugaan pemalakan," imbuhnya penuh tanya.

Pihaknya sangat menyayangkan langkah Zainal Arifin. Tidak bisa dibayangkan jika ditetapkan menjadi Ketua DPRD definitif. Dikhawatirkan ke depan Sumenep tidak akan kondusif.

Sebab, masalah yang ditimbulkan sikap Ketua sementara DPRD Sumenep beberapa waktu lalu telah mengganggu kondusivitas masyarakat Sumenep.

"Banyak maasyarakat yang dikejutkan dengan peristiwa tersebut," terangnya.