Menlu Retno Pastikan RI Akan Intensifkan Diplomasi Kedaulatan dengan Negara Tetangga
15-November-24, 19:44
Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional – Menteri Luar Negeri ( Menlu) Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia berhasil memperoleh berbagai kemajuan dalam negosiasi perbatasan dengan negara-negara tetangga sepanjang tahun 2022.
Adapun pencapaian tersebut diraih setelah menjalankan upaya diplomasi kedaulatan secara intensif di tengah Presidensi Group of Twenty ( G20).
“Tahun (2023 ini) juga menjadi tahun perundingan batas maritim yang telah diintensifkan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau,” ujar Retno Marsudi yang disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) yang disiarkan secara live di KompasTV, Rabu (11/1/2023).
Retno menjelaskan, Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) dengan Vietnam setelah melalui perundingan selama 12 tahun.
“Perundingan tersebut menegaskan bahwa seluruh perundingan dijalankan dengan berpegang teguh dan menghormati pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982,” ucap Retno dalam keterangan pers yang diterima salah satu media nasional, sesuai yang dikompilasi kumpulan berita terkini Rabu.
Adapun dengan Malaysia, Indonesia akan melanjutkan finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial untuk segmen laut Sulawesi dan selat Malaka bagian selatan.
Kemudian Indonesia juga akan melakukan perundingan batas landas kontinen dengan Filipina, dan perundingan batas ZEE dengan Palau.
Selain batas maritim, lanjut Retno, Indonesia juga terus mengintensifkan negosiasi perundingan batas darat dengan Timor Leste dan Malaysia.
Indonesia akan melanjutkan perundingan perbatasan dengan Timor Leste di Noel Besi atau Citrana dan Bijae Sunan atau Oben, serta dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai.
“Perundingan akan ditandatangani tahun 2023 ini berisi mengenai revisi Perjanjian Perlintasan Perbatasan dan Perjanjian Perdagangan Perbatasan dengan Malaysia,” jelas Retno.
Selain itu, Indonesia juga akan melakukan reaktivasi Joint Border Committee (JBC) dengan Papua Nugini yang tertunda sejak 2020.