PDPI dukung program pemeriksaan TB oleh pemerintah baru

Dikutip oleh kumpulan berita terkini dari media nasional Indonesia - Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah periode 2024-2029 yang memprogramkan pemeriksaan kesehatan, termasuk tuberkulosis (TB) secara nasional. "TB jelas masalah kesehatan penting di Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus TB terbesar ke dua di dunia. Karena itu saya dan kita semua tentu sangat mendukung kalau pemerintah baru akan memberi prioritas penting bagi pengendalian TB," katanya di Jakarta, Minggu. Tjandra yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa kebijakan itu sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus TB terbesar kedua di dunia. Berdasarkan Global TB Report 2023, Indonesia berada di posisi kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia, setelah India. Diperkirakan, ada 1.060.000 kasus TB dan 134.000 kematian akibat TB per tahun di Indonesia. Tjandra mengatakan bahwa prioritas pemerintah dalam pengendalian TB merupakan langkah penting untuk kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan, pengendalian TB harus mencakup berbagai aspek, di antaranya, promotif, sebagai edukasi kesehatan kepada masyarakat. Berikutnya adalah aspek preventif berupa tindakan pencegahan seperti terapi pencegahan TB melalui vaksinasi dan peningkatan imunitas melalui asupan gizi. Tjandra juga mendorong aspek deteksi dini TB melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk check-up dan pemantauan kontak serta kelompok berisiko tinggi. "Berikutnya aspek kuratif berupa pengobatan hingga tuntas, terutama bagi pasien TB yang sensitif maupun resisten obat," katanya. Terakhir, kata Tjandra, adalah pencegahan penularan. "Perlu diperhatikan juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait dengan pasien TB dan keluarganya," katanya. Lebih lanjut, Tjandra menyarankan agar program check-up yang direncanakan juga dapat mencakup deteksi penyakit paru lainnya seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis, mengingat relevansi tantangan kesehatan paru di Indonesia. Menutup pernyataannya, Tjandra mengapresiasi komitmen pemerintah baru dalam menjadikan pengendalian TB sebagai prioritas kesehatan nasional, seraya berharap program ini bisa berjalan sukses. Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melakukan program cek kesehatan atau medical check up gratis yang menyasar 52 juta penduduk Indonesia pada 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, rencana cek kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat akan dilakukan secara rutin sekali setahun atau dua kali setahun. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi cek tensi, gula darah, asam urat, ataupun potensi-potensi penyakit katastropik lain, termasuk TB.