Pembangunan Jalan Woloede Nagekeo di NTT Dibatalkan, Warga: Pak Menteri Basuki Tolong Kami

Sebagaimana dikutip oleh kumpulan berita terkini dari salah satu media nasional, MBAY - Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengusulkan anggaran Rp. 41.933.569.000 untuk pengerjaaan jalan ke desa Woloede dengan nomenklatur ruas jalan Sawu-Mulakoli.

Anggaran tersebut telah diusulkan pada tanggal 28 Desember 2023  kepada Direktur Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Anselmus Mere, sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo, Selasa 27 Agustus 2024.

Menurut Ansel, sebenarnya ada 8 ruas jalan pada tahun 2023 yang diusulkan oleh Pemda Nagekeo pada akhir tahun 2023 untuk dana inpres jalan daerah tahun 2004.

Namun yang lolos dan masuk dalam sistem aplikasi SITIA tahun 2024 hanya 4 ruas jalan di kabupaten.

Ruas jalan Sawu- Mulakoli dalam aplikasi atau sistem seharusnya menjadi proritas pertama dari 4 ruas jalan yang lolos verifikasi dalam sistem inpres jalan daerah tahun 2024, namun sayangnya tanpa alasan lain penganggaran jalan tersebut akhirnya ditunda padahal pihak Satker Pelaksana Jalan Wilayah IV Ende telah melakukan survei. “Dari 8 ruas kemudian diverifikasi dan validasi oleh pihak balai jalan pusat, lolos dalam verifikasi ada 4 ruas, dari 4 ruas tersebut disurvei, oleh pihak Satker PJ Ende, mereka melakukan survei kembali untuk meminta kepastian karena informasi bahwa jalan akan didanai. Namun setelah survei jalan Sawu-Mulakoli dikonfirmasi itu ditunda oleh pusat, hanya 1 yang lolos yakni jalan ke Ngera,” keluh Anselmus dikutip dalam rilis yang dikirim warga Woloede, Nagekeo kepada Sumber yang dilansir kumpulan berita terkini menyebutkan Rabu 28 Agustus 2024 siang.

Anselmus mengungkapkan ruas jalan Sawu-Mulakoli menjadi prioritas utama dalam aplikasi tersebut karena pekerjaan minor seperti, tembok penyokong dan drainase sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah dengan dana APBD II.

Menurut Anselmus usulan anggaran Rp. 41 Miliar tersebut ruas jalan belum sampai ke Mulakoli hanya sampai di Desa Woloede.

“41 miliar itu hanya sampai di kampung Ulunua, Desa Woloede, bukan termasuk kawasan hutan yang di dekat Desa Mulakoli. Namun karena hanya 300 meter maka bisa diurus pemda lewat UKL UPL,” kata Anselmus.

Untuk pembangunan jalan di dalam kawasan hutan pihak pemerintah wajib melakukan ijin pinjam pakai kawasan salah satu persyaratnya adalah persetujuan lingkungan yang didalamnya terdapat, UKL UPL untuk jalan dengan resiko kecil.

Selain itu untuk luasan dibawah 5 Ha, pengurusan ijin atau persetujuan lingkungan melalui balai kawasan hutan provinsi.

Warga mengharapkan ruas jalan tersebut harus bisa menjangkau Desa Mulakoli yang melewati kawan hutan produksi agar akses jalan keluar dari desa serta kota kabupaten lebih dekat dan memudahkan saat evakuasi bila terjadi bencana gunung berapi Ebulobo.

Selama ini warga Desa Woloede serta beberapa desa lain seperti Lodaolo, Ululoga sangat kesulitan akses jalan walaupun kaya akan potensi pariwisata, rempah dan buah. Semua hasil bumi ditekan pengepul dan tengkulak.

Mereka meminta tolong kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono untuk membantu mereka. Sebab sudah puluhan tahun lamanya mereka tak pernah merasakan bagaimana berjalan diatas aspal.