BKKBN ungkap penyebab KB pascapersalinan di Babel masih rendah

Dikutip oleh kumpulan berita terkini dari media nasional Indonesia - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar pelayanan KB serentak bersama pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. "Dengan adanya pemahaman mendalam terkait mengatur jarak melahirkan anak ini diharapkan juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Babel Muhammad Irzal di Pangkalpinang, Senin. Menurut dia, pelayanan KB serentak yang dilaksanakan BKKBN Babel merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. "Pelayanan KB serentak ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia, mulai 10 hingga 20 September 2024. Sedangkan untuk memasukkan data dimulai 10 sampai 23 September 2024," ujarnya. Secara nasional, kata dia, target peserta sebanyak 1.416.663 akseptor, antara lain dari peserta baru KB sebanyak 492.070 orang, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 99.385 orang, peserta baru KB Pasca-Persalinan (KBPP) 226,742 orang, dan lainnya. Sedangkan target pelayanan KB di Provinsi Babel yang harus dicapai sebanyak 10.676 akseptor, antara lain terdiri dari peserta baru 1.809 akseptor, MKJP 1.601 akseptor, dan KBPP 1.338 akseptor serta lainnya. Berdasarkan data terakhir pada 18 September 2024, kata dia, capaian pelayanan KB di Provinsi Babel dalam rangka Hari Kontrasepsi Dunia sebesar 5.592 akseptor atau sekitar 52,38 persen dari target. Dari semua target peserta KB yang harus dicapai, target KBPP masih rendah, jauh di bawah 25 persen dengan capaian sebanyak 286 akseptor dari target 1.338 akseptor. Jika dipersentasekan baru tercapai sebesar 21,38 persen, sedangkan peserta baru 584 akseptor atau 32,28 persen dan MKJP 776 akseptor atau sebesar 48,47 persen. Ia menjelaskan penyebab masih rendahnya capaian KBPP di Babel, antara lain tidak adanya data ibu hamil di aplikasi sistem informasi keluarga sehingga tidak ada peta sasaran, penyuluhan kurang optimal, dan masih dibutuhkan edukasi tentang pentingnya pengaturan jarak kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi dan konseling tentang kontrasepsi setelah persalinan. "Di satu sisi, ibu setelah persalinan masih enggan ikut KB dengan alasan fokus merawat bayi dan penyembuhan luka setelah melahirkan," ujarnya. Salah satu upaya yang dilakukan BKKBN Babel untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan rutin melakukan pemantauan dalam pelayanan KB, melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan, meningkatkan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan bidan dalam memberikan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling keluarga berencana. "Kami juga telah melaksanakan pelatihan setiap tahun untuk PKB/PLKB dan bidan dalam rangka mendukung pencapaian Program Bangga Kencana," katanya.