PKS dan PKB Magelang Tanggapi Terbentuknya Koalisi Besar Usung Paslon Grengseng-Sahid
15-November-24, 08:04Kumpulan berita terkini mengutip laporan, MAGELANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Magelang serta DPC PKB Magelang angkat bicara soal pembentukan koalisi besar yang mengusung paslon Grengseng Kumpulan berita terkini mengutip laporan untuk melaju pada kontestasi Pilkada 2024.
Koalisi besar tersebut terdiri dari PDI Perjuangan, Gerindra, PPP, Golkar, dan Gerindra.
Humas PKS Kabupaten Magelang , Afifudin Nur Khamim menilai kerja sama lima parpol tersebut belum bersifat final.
Pasalnya, tiap parpol tersebut belum memperoleh rekomendasi dari DPP terkait nama-nama calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada .
Saat ini PKS juga masih intensif berkomunikasi dengan semua parpol di Kabupaten Magelang .
“Jadi PKS memandang lima koalisi yang memang digaungkan lima parpol itu, bagi kita ya masih belum final. Belum ada keputusan dari masing-masing DPP (rekomendasi) masing-masing,” kata Afifudin, Kamis (11/7/2024).
Saat ini tercatat ada dua parpol di Magelang yang tidak masuk dalam koalisi besar tersebut.
Yakni PKS dengan perolehan 6 kursi dan PKB memperoleh 12 kursi.
Sementara lima partai yang berkoalisi telah mengamankan 32 dari 50 kursi di legislatif.
Dia mengatakan, PKS sendiri akan mengusulkan kadernya sendiri yakni Jamaluddin sebagai kandidat calon kepala daerah (cakada) dalam pilkada mendatang.
“Semua peluang untuk berkoalisi dengan siapapun tetap masih bisa berubah selama belum ada SK resmi dari DPP, siapa berkoalisi dengan siapa dan itu berlaku untuk semua partai. Memang komunikasi dengan partai manapun di Kabupaten Magelang tetap (berkomunikasi),” sambung Khamim.
Pihaknya menegaskan, PKS tetap menawarkan Jamaluddin sebagai calon kepala daerah (cakada) dalam pilkada .
“Itu untuk mulai kita tawarkan ke beberapa partai yang harapannya ini bisa merubah situasi politik di Kabupaten Magelang. Harapannya juga akan mengerucutkan siapa dengan berkoalisi dengan siapa. (Lima parpol) Tanggapan kita, itu hanya omongan bahasa politik di luar panggung. Selama belum ada keputusan DPP, semua bisa berubah,” tegasnya.
Pihaknya menilai Pilgub Jateng juga berpengaruh terhadap Pilkada di masing-masing kabupaten/kota.