BPS Sebut Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltara Tahun 2023 Capai 80,47 Poin, Terjadi Peningkatan

Sebagaimana dikutip oleh kumpulan berita terkini dari salah satu media nasional, TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara  merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara 2023. Disebutkan Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai dalam Laporan Ringkasan Eksekutif IDI Kalimantan Utara nilai IDI Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 80,47. Meningkat 1,68 poin, dibandingkan dengan IDI tahun 2022.

Dibeberkan, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik melakukan pembaharuan metode perhitungan IDI.

Ia mengatakan, IDI dengan metode baru dibagi menjadi tiga aspek kinerja demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah itu.

“Capaian IDI pada nilai ini dikategorikan sebagai kategori tinggi. Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-9 dari 38 provinsi,” kata Mas’ud dalam rilisnya yang diterima awak media, Selasa (17/09/2024).

Secara keseluruhan, kata dia, nilai aspek kebebasan pada tahun 2023 berkategori tinggi. Terdapat peningkatan nilai aspek kebebasan sebesar 6,66 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Di antara tujuh indikator, enam indikator di antaranya telah berkategori tinggi pada aspek kebebasan, dan tiga di antaranya mencapai nilai kategori maksimal.

“Ketiga kategori yang mencapai nilai kategori maksimal tersebut adalah terjaminnya kebebasan berkumpul berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara; terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat; dan terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan,” paparnya.

Peningkatan indikator tertinggi di indikator kebebasan berkumpul berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara yaitu sebesar 97,31 poin dibandingkan tahun 2022. Ini  menyebabkan perubahan kategori indikator dari berkategori rendah pada tahun 2022 menjadi kategori tinggi pada tahun 2023.

“Di samping itu, masih terdapat dua indikator yang mengalami penurunan nilai. Indikator yang mengalami penurunan adalah indikator  terjaminnya kebebasan berkeyakinan dan indikator  pemenuhan hak-hak pekerja,” bebernya.

Aspek kesetaraan secara keseluruhan telah berkategori tinggi dengan nilai 81,24. Di antara tujuh indikator, terdapat tiga indikator yang telah berkategori tinggi pada aspek kesetaraan. Ketiga indikator tersebut di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan; akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial; dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.

“Di antara ketiga indikator yang berkategori tinggi tersebut terdapat satu indikator dengan nilai kategori maksimal, yaitu indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan,” jelasnya.

Di samping itu, terdapat empat indikator yang berkategori sedang. Ketiga indikator tersebut adalah Kesetaraan Gender; Antimonopoli sumber daya ekonomi; Akses masyarakat terhadap informasi publik, dan Kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Peningkatan indikator tertinggi pada aspek kesetaraan ada pada indikator akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial. Yaitu naik sebesar 3,37 poin apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

“Sedangkan indikator yang mengalami penurunan tertinggi di aspek kesetaraan adalah indikator kesetaraan gender yang menurun menjadi 77,62 dari 81,65 atau menurun sebesar 4,03 poin,” ungkapnya.