Bejibun! Cadangan Terbukti Minyak RI Masih 2,41 Miliar Barel

Jakarta, Sumber yang dilansir kumpulan berita terkini menyebutkan - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Indonesia masih menyimpan cadangan terbukti minyak dan gas bumi (migas) yang besar. Cadangan terbukti atau proven researve migas RI mencapai 10% dari potensi sumber daya yang ada.

Mengacu data Kementerian ESDM per Januari 2023, proven reserves minyak bumi di Indonesia mencapai 2,41 BBO (billion barrel oil), sedangkan proven reserves gas bumi berada pada angka 35,3 TCF (trillion cubic feet).

"Proven reserves kita hanya 10% dari potensi sumber daya, atau dapat diartikan potensi sumber daya kita adalah 10 kali lipat dari proven reserve tersebut," terang Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, Senin (30/10/2023).

Tutuka menjelaskan, untuk menjadikan potensi sumber daya tersebut menjadi proven reserve memang diperlukan kajian lebih dalam, penambahan data yang kemudian dianalisis dan evaluasi untuk dilakukan pengeboran di beberapa cekungan-cekungan yang memiliki potensi minyak besar.

Seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera bagian tengah (sekitar Blok Rokan), sedangkan untuk gas bumi berada di Bintuni, Kutai, dan Sumatera bagian Utara.

Adanya cadangan terbukti sebesar yang disebutkan, kata Tutuka, pemerintah masih terbuka lebar untuk membuka peluang investasi di sektor migas.

Untuk menarik investor, Tutuka menuturkan, pemerintah juga memberikan regulasi yang atraktif, seperti dengan memberikan share split tidak lagi di angka 85-15, melainkan mulai dari 80-20, dimana bagian pemerintah sebesar 80%, dan KKKS 20%. Seiring dengan meningkatnya resiko yang ditentukan oleh pakar geologis dan geofisik, bagian pemerintah akan berkurang dimana untuk gas bumi bisa menjadi 50-50, dan minyak bumi 55-45, atau bagian pemerintah 55% dan sisanya bagian KKKS.

"Pemberian insentif lain seperti depresiasi dipercepat, FTP (First Tranche Petroleum), dan lainnya, itu juga bisa duduk bersama dibahas diskusikan atau diajukan kepada pemerintah. Kemudian juga kita selalu berusaha untuk mempercepat urusan AMDAL bersama dengan Kementerian LHK," ujar Tutuka.