Survei NSN ungkap 80,8 persen publik puas pada kinerja Jokowi

Seperti yang dilansir media nasional yang dikutip oleh kumpulan berita terkini - Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) mengungkapkan 80,8 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendukung keberlanjutan program-programnya. “Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 80,8 persen, menunjukkan bahwa publik mendukung keberlanjutan program Jokowi pada Pemilu 2024,” kata Direktur Program NSN Huslidar Riandi dalam keterangan tertulis diterima Jakarta, Senin. Riandi menjelaskan dari 80,8 persen responden yang menyatakan puas, sebanyak 11,0 persen menyatakan sangat puas dipimpin oleh Jokowi. Hanya 16,4 persen yang menyatakan tidak puas, termasuk 2,6 persen yang merasa tidak puas sama sekali. Sisanya yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,8 persen. Angka kepuasan tersebut naik dalam kurun tiga bulan terakhir dan bertahan di atas kisaran 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan menuju gelaran Pemilu 2024 yang akan memilih kepemimpinan baru pasca-Jokowi menjadi menarik untuk dicermati. Berbeda dari akhir periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap Jokowi yang melakukan cawe-cawe terhadap siapa sosok yang bakal menggantikannya menyedot perhatian publik hingga dunia. Doktor Kiai Haji Faisal Attamimi bersama Ketua LP2M Doktor Kiai Haji Sahran Raden telah bertemu dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Palu Doktor Nasruddin L Midu, di Palu, Kamis. Pertemuan tiga tokoh ini membahas tentang penguatan sinergi UIN Datokarama dengan Kemenag Palu salah satunya mengenai sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Baca juga: Rektor UIN Datokarama sebut buka penerimaan mahasiswa baru bagi non-muslim Pertemuan itu menghasilkan beberapa poin penting di antaranya Kemenag Kota Palu akan mengundang seluruh siswa, guru dan kepala satuan pendidikan khususnya madrasah aliyah di bawah naungan Kemenag Kota Palu. Selanjutnya UIN Datokarama menyosialisasikan penerimaan mahasiswa baru, beasiswa dan kemudahan keunggulan kuliah di UIN Datokarama. UIN Datokarama mengucurkan sejumlah beasiswa kepada mahasiswa, antara lain bagi mahasiswa penghafal Al Quran, sebesar Rp4 juta hingga Rp16 juta. Selain itu ada beasiswa kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dimana setiap mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan senilai Rp10 juta/dua semester. UIN juga memiliki beasiswa kerja sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) yang diberikan kepada mahasiswa selama delapan semester. Setiap mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan yang disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) mahasiswa, dengan nilai terendah Rp1,2 juta dan tertinggi Rp1,6 juta. Selain menanggung biaya pendidikan, UIN Datokarama dan Kemendes-PDTT juga memberikan biaya hidup senilai Rp550 ribu/bulan/mahasiswa. Baca juga: UIN Datokarama Palu bantu bangun dan kembangkan kemandirian pondok pesantren UIN Datokarama juga bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberikan beasiswa. Pada tahun 2019 sebanyak 19 orang mendapat manfaat dengan total bantuan beasiswa sebesar Rp23 juta lebih dan mahasiswa angkatan tahun 2020 sebanyak 20 orang dengan nilai bantuan berjumlah Rp26 juta lebih. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 20 mahasiswa yang diberikan beasiswa. Berikutnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp6,6 juta/mahasiswa/semester selama delapan semester. Kepemimpinan ala Jokowi hadir setelah periode kestabilan politik yang tercapai selama dua periode SBY. Jika ditarik lagi ke masa sebelumnya, Indonesia menghadapi periode transisi pasca-reformasi di mana tiga presiden memerintah dalam jangka enam tahun. Krisis moneter juga membuat perekonomian nasional terpuruk, namun perlahan-lahan Indonesia mulai menggeliat kembali dan berusaha untuk bangkit. Tetapi berbagai hambatan baik dari masa sebelum krisis maupun karena hantaman krisis menjadi kendala yang tidak mudah untuk diterobos. Jokowi muncul dengan jurus menggenjot pembangunan infrastruktur, yang dilanjutkan lagi dengan hilirisasi sumber daya alam. Langkah masif Jokowi membangun infrastruktur terutama ditujukan untuk mengatasi kendala mahalnya biaya logistik, lebih-lebih kondisi geografis Indonesia yang luas. Sementara itu kekayaan alam seperti tambang dan minyak sawit mentah yang biasanya difokuskan ke ekspor, ditahan oleh Jokowi. Tak gentar menghadapi penentangan dari negara-negara maju, Jokowi mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Semua itu dilakukan demi mencapai apa yang disebut sebagai visi Indonesia Emas 2045, di mana bangsa ini memimpikan bisa melangkah sejajar dengan negara-negara maju. Proses regenerasi saat ini menjadi krusial karena adanya momentum bonus demografi yang takkan terulang lagi.