RDP Hasil Pengumuman CPNS Manokwari 2021 Diwarnai Dua Kali Listrik Padam

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - DPRD Kabupaten Manokwari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari pada Rabu (25/9/2024).

RDP ini digelar untuk menanggapi aksi demonstrasi yang menuntut pengumuman hasil seleksi CPNS 2021.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua sementara DPRD, Jhoni Muid, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD. Sementara dari pihak Pemkab Manokwari diwakili Sekda, Kepala BKD, dan Sekretaris Inspektorat.

Suasana RDP awalnya berlangsung normal, tetapi  mengalami gangguan teknis ketika terjadi pemadaman listrik sebanyak dua kali.

"Itu kendala teknis saja," ujar Jhoni Muid usai rapat.

Muid menjelaskan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah, disepakati bahwa pengumuman hasil CPNS Kabupaten Manokwari akan ditunda.

"Tindak lanjut dari aksi para pencaker (pencari kerja) kami DPRD memanggil Sekda, Kepala BKD, dan Inspektorat. Dari hasil tersebut, mengacu pada surat Bupati, kami sepakat untuk menunda pengumuman," kata Muid.

Alasan penundaan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam RDP, adalah adanya hasil yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pemda yang tidak sesuai dengan pemenuhan representasi orang asli Papua (OAP).

Pembagian kuota yang diberikan kepada Pemda Manokwari adalah sebanyak 308 dari 1.077 pelamar yang mendaftar.

Dari hasil tersebut, 50 persen dialokasikan untuk OAP dari suku Arfak dan Doreri, 30 persen untuk OAP umum yang tinggal di Papua, dan 20 persen untuk suku-suku Nusantara yang mendiami Manokwari.

"Sudah diserahkan hasil dari BKD kepada Bupati. Mungkin dilihat dari keadilan, OAP 50 persen, OAP umum 30 persen, dan Nusantara 20 persen. Itu yang mungkin dilihat oleh Bupati belum sesuai," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Drg Hendrik Sembiring, usai RDP.

Bupati kemudian mengeluarkan surat edaran terkait penundaan pengumuman hasil CPNS dengan Nomor 000.1./10/747 yang dikeluarkan pada 23 September 2024.

Surat tersebut bersifat sangat penting dan ditujukan kepada semua pelamar tes CPNS kuota 2021.

"Jadi, Bupati sudah bikin surat penundaan (pengumuman hasil) sampai selesai pilkada," kata Sembiring.

Sembiring menegaskan bahwa selama penundaan ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk bertemu dengan BKN guna membicarakan hasil yang dikeluarkan yang belum sesuai dengan pembagian kuota.

"Sudah pasti kita akan perjuangkan ke BKN," tegas Sekda.

Ia juga menjelaskan bahwa alasan penundaan ini bukan karena keinginan Bupati untuk kepentingan pribadi, tetapi demi mempertimbangkan kondisi di daerah.

"Karena diumumkan sekarang lebih berdarah-darah. Bupati tidak memikirkan diri sendiri, tetapi berpikir untuk daerah," jelasnya.

Sekda meminta para pencaker untuk bersabar terkait hasil penerimaan CPNS. Dia menginstruksikan para kepala distrik dan lurah untuk memberikan pemahaman kepada warga di lokasi aksi demo dekat Kantor Bupati.