Solok Selatan butuh Rp1,1 triliun untuk perbaikan pascabanjir

Padang Sebagaimana dikutip oleh kumpulan berita terkini dari salah satu media nasional - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat membutuhkan anggaran Rp1,1 triliun untuk perbaikan pascabanjir dan penanggulangannya agar tidak terulang kembali. "Anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga kami berharap bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan Richi Amran, di Padang Aro, Selasa. Dia mengatakan, kebutuhan anggaran Rp1,1 triliun tersebut sudah diusulkan ke Kementerian PUPR. Usulan yang diajukan untuk penanggulangan banjir berupa pengendalian banjir dan sedimen sungai Batang Suliti serta pemindahan lokasi muara pertemuan Batang Suliti dengan Batang Bangko satu paket Rp50 miliar. Selanjutnya pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir dan sedimen Batang Bangko sepanjang 10 kilometer dengan biaya Rp309 miliar. Pembangunan tanggul banjir dan sodetan Batang Suliti sepanjang sembilan kilometer Rp280 miliar Pengendalian banjir dan penguatan tebing Batang Liki sepanjang 24 kilometer Rp39 miliar. Pengendalian banjir dan penguatan tebing Batang Sangir sepanjang 31 kilometer sebesar Rp210 miliar dan peningkatan jalan jalan nasional ruas Surian Batas Jambi (lanjutan) sepanjang 150 kilometer Rp220 miliar. Sedangkan untuk perbaikan pasca banjir yang diusulkan yaitu pembangunan jembatan Sungai Pangkua Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Rp20 miliar serta pembangunan jembatan gantung crossing sungai Batanghari Kecamatan Sangir Batang Hari Rp10 miliar. Dia menyebutkan, bencana banjir di Kabupaten Solok Selatan mengakibatkan banyaknya terjadi kerusakan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, irigasi dan pemukiman serta areal pertanian masyarakat yang berdampak terhadap perlambatan perekonomian dan terhalangnya aktivitas sosial. Untuk itu, katanya, perlu dilakukan penanganan secara komprehensif terhadap sarana dan prasarana umum yang terdampak baik secara langsung maupun tidak dalam rangka pemulihan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan.