Pabrik Tekstil Berguguran Picu Tsunami PHK, Massa Buruh Turun ke Jalan

Jakarta, Sebagaimana dikutip oleh kumpulan berita terkini dari salah satu media nasional - Ratusan pekerja/buruh tekstil Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, terkait kondisi industri tekstil yang kian mengkhawatirkan. Diketahui, ratusan pekerja telah kehilangan pekerjaannya karena pabrik tekstil tempat mereka bekerja terpaksa gulung tikar.

Berdasarkan pantauan Sumber yang dilansir kumpulan berita terkini menyebutkan di sekitar kawasan Monas, Jakarta hari ini, Kamis (27/6/2024), para buruh mulai berkumpul pada pukul 09.15 WIB. Mereka serempak mengenakan seragam kaos putih sembari mengangkat karton bertuliskan "Impor ilegal berkedok barang pekerja migran", "Jangan ambil pekerjaan kami", "Kami perlu penghasilan, tolong kami".

Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan Perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM), sehingga ratusan ribu pekerja dan IKM turut menjadi korban hingga kehilangan mata pencaharian.

"Hari ini kami Aliansi IKM dan Pekerja Industri Tekstil Nasional harus turun ke jalan untuk mendukung Presiden, Bapak Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelamatkan industri TPT Nasional," ujarnya kepada awak media.

Adapun sikap dan tuntutan yang disuarakan para buruh, diantaranya menuntut seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) serta jajaran Lembaga pemerintah lainnya, agar mempunyai visi dan misi yang sama dengan Presiden Jokowi, untuk berpihak secara nyata terhadap produk dalam negeri dan menjadikan pasar domestik sebagai jaminan pasar bagi produk dalam negeri termasuk produk IKM didalamnya.

Kedua, para buruh meminta seluruh menteri di KIM untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik, termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya, serta para retailer barang-barang impor.

Nandi mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan meminta jajaran Kementerian Bidang Perekonomian khususnya Menteri Perdagangan untuk memberlakukan kembali Permendag No 36 Tahun 2023 sebagai aturan pengendalian impor.

"Kami menolak praktik impor borongan/kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal, serta menuntut Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera memberantas sarang mafia impor yang selama ini bercokol di Direktorat Jenderal Bea Cukai," ujarnya.

"Menuntut Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk membersihkan Bea Cukai dari oknum-oknum pegawai, yang terlibat dalam praktik importasi illegal bersama dengan para oknum importir, serta oknum perusahaan logistik," imbuh dia.

Para buruh juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, terhadap para mafia impor yang melakukan praktik importasi ilegal, menangkap dan mengadili oknum pejabat/pegawai pemerintah, pengusaha jasa impor, retailer penjual hingga aparat yang terlibat dalam dalam persekongkolan importasi ilegal.

"Meminta Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk secara tegas menertibkan dan menyita barang-barang impor yang tidak sesuai standar, yang saat ini beredar dan diperjualbelikan baik secara online maupun offline," ucap Nandi.

Terakhir, mereka meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menangkap retailer asing yang selama ini beroperasi menjual barang-barang impor ilegal, baik secara offline maupun secara online.

"Sikap ini merupakan pernyataan perang kami terhadap mafia impor dan kroni-kroninya yang ada di pemerintahan, termasuk beking aparat yang terlibat didalamnya. Kami tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing dan para mafia impor serta antek- anteknya. MERDEKA!" pungkasnya.