Apeksi minta Kementerian Investasi susun peta investasi daerah

Seperti yang dilansir media nasional yang dikutip oleh kumpulan berita terkini - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyusun peta potensi investasi daerah. Menurut Bima, selama ini pemerintah daerah merasa kesulitan untuk bisa menggaet investor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. "Banyak dari kami yang sering kali agak kesulitan ketika butuh investor. Prosesnya bagaimana, investornya siapa saja dan kita bisa dapat dari mana. Oleh karena itu, kami menunggu Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia bisa membangun peta investasi daerah sehingga kami di daerah ini bisa dibantu," katanya dalam diskusi daring bertajuk "Apa Kabar UU Cipta Kerja? Pemulihan Ekonomi dan Investasi Daerah", Senin. Bima menuturkan, peta investasi daerah itu layaknya rencana umum penanaman modal (RUPM) daerah. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Wali Kota Bogor itu mencontohkan, misalnya Bogor yang butuh investasi untuk transportasi trem, atau Semarang yang butuh investasi pengolahan sampah hingga Tangerang yang butuh investasi untuk pengadaan air bersih. "Kita perlu sekian ratus miliar. Kementerian Investasi harus bisa memfasilitasi, memberi opsi sumber pendanaan dan petanya bagaimana. Kami siap menyampaikan peta potensinya, yang dibutuhkan apa," kata Bima Arya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pernah menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat anggaran untuk memetakan potensi investasi daerah di Indonesia. Peta potensi investasi daerah itu akan berupa kajian prauji kelaikan per proyek. Dengan adanya peta potensi investasi daerah, BKPM punya pegangan proyek-proyek tertentu yang telah jelas untuk dipromosikan. "Jadi saat kita promosi investasi, tidak lagi ngarang bebas. Misalnya potensi tambang di Sulawesi Utara, tambangnya apa, berapa isinya, berapa hektare, status lahannya apa, investasinya, IRR bagaimana, seperti itu misalnya,” ungkap Bahlil beberapa waktu lalu.