Jokowi Pamer Salam Damai AHY dan Moeldoko di Istana

Presiden Joko Widodo memamerkan momen salaman antara Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Istana.

Momen salaman itu terjadi sebelum Sidang Kabinet Paripurna digelar di Istana Negara. Jokowi mengunggah momen itu di Instagram.

"Hari ini Senin, 26 Februari 2024 dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, kami membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan fiskal tahun 2025," tulis Jokowi di akun Instagram @jokowi, Senin (26/8).

Dari sejumlah foto yang diunggah terlihat momen AHY dan Moeldoko tampak tersenyum sembari bersalaman. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto terlihat menyaksikan langsung momen tersebut.

Tak hanya itu, foto lain yang diunggah Jokowi menampilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tengah memberikan hormat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan disaksikan menteri lainnya seperti Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Momen AHY bercengkerama dengan Moeldoko kembali disorot usai keduanya berseteru terkait kepemimpinan di Partai Demokrat. Moeldoko berusaha mendongkel AHY dari jabatan ketua umum.

Moeldoko mengantongi dukungan dari kader-kader Demokrat yang berseberangan dengan AHY. Beberapa di antaranya adalah Marzuki Alie dan Jhonny Allen.

Sengketa itu telah berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

Setelah rapat, keduanya memberikan keterangan ke media massa. AHY mengatakan ia tak mengobrol dengan Moeldoko di kesempatan itu.

"Oh, enggak ngobrol. Yang penting salaman saja, menyambung silaturahmi," ucap AHY.

Sementara itu, Moeldoko menegaskan tidak ada kecanggungan saat bertemu AHY. Dia mengatakan akan bekerja secara profesional di pemerintahan.

"Hubungan kerja tetap enggak ada alasan. Kita berbicara efektivitas pemerintahan," kata Moeldoko.