Keluh Hakim di Magelang soal Gaji Stagnan 12 Tahun, Kerja sampai Malam, Terima Ratusan Perkara Sehari

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional -  Aksi Gerakan Cuti Massal Hakim sebagai bentuk protes lantaran gaji dan tunjangan yang tidak disesuaikan selama 12 tahun ramai terjadi di sejumlah daerah.

Pengadilan di sejumlah daerah bahkan dilaporkan menunda agenda persidangan selama sepekan, bersamaan dengan aksi cuti yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024.

Menurut Humas Pengadilan Negeri (PN) Mungkid, Asri, jumlah perkara yang ditangani oleh hakim tidak sebanding dengan gaji hakim yang diterima.

Sebagai gambaran, di PN Mungkid, setiap majelis hakim bisa menerima hingga 200 perkara dalam sehari, sementara lembaga tersebut hanya memiliki enam hakim.

"Contohnya, kami harus sidang siang, bahkan sampai larut malam dengan jumlah hakim yang seperti ini," ujarnya kepadasalah satu media informasi.saat ditemui di kantornya, Selasa (8/10/2024).

Asri juga mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) 94/2012 yang mengatur gaji dan tunjangan hakim, yang seharusnya direvisi lebih awal mengingat inflasi yang fluktuatif.

"Beban terasa. Apalagi rata-rata hakim bukan orang sini. Saya dari Bima, ada yang dari Kalimantan, Aceh," cetusnya.

Solidaritas pita putih

Untuk menunjukkan solidaritas terhadap Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut revisi PP 94/2012, para hakim di PN Mungkid mengenakan pita putih saat memimpin sidang pada Senin (7/10/2024).

"Kami tidak ada yang cuti (karena) masih ada sidang yang mendesak (digelar). Kami pakai pita juga kemarin dan masing-masing pasang status di sosmed bentuk solidaritas," paparnya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara PN Magelang, Ratih Mannul Izzati, juga mengonfirmasi bahwa para hakim di Kota Magelang akan tetap memimpin sidang hingga 11 Oktober mendatang.

"Karena ada persidangan yang wajib dan mendesak kami lakukan," ungkapnya.

Ratih menambahkan, pihaknya mendukung tuntutan yang dilayangkan oleh Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa para hakim telah berusaha untuk merevisi PP 94/2012, termasuk melakukan uji materiil terhadap aturan tersebut pada 2018.

"Tapi, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya oleh negara," ucapnya.