Petisi 29 Ekonom: Stop Pencairan Bansos Jelang Pemilu 2024!

JAKARTA - Forum Ekonom Indonesia (FEI) meminta pemberian bantuan sosial (bansos) dihentikan menjelang Pemilu 2024. Bansos tersebut dinilai sebagai alat politik.

Diskusi soal bansos dihadiri 29 ekonom, menghasilkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para pasangan calon kandidat.

"Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi," jelas Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio dalam konferensi hasil diskusi yang bertema Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Catatan lainnya yaitu mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan. Kemudian, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Melakukan revisi terhadap 4 UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk di antaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba," katanya.

Lalu, mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.

"Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan," sebutnya.

Catatan selanjutnya adalah mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.

"Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN," lanjutnya.

Berikutnya, mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional. Adapun 29 ekonom yang hadir yaitu:

1. Agus Widarjono

2. Didin S Damanhuri

3. Hermanto S

4. Indra Bastian

5. Suyanto Phd

6. Muhammad Syafii Antonio

7. Abdul Malik

8. Abdul Malik Gismar

9. Irfan Syauqi Beik

10. Amin Subekti 11. Anggito Abimanyu

12. Aries Muftie

13. Awalil Rizky

14. Fadhil Hasan

15. Hendri Saparini

16. Jilal Mardhani