Usul Prabowo Serang Anies-Ganjar, Ini Harta Kekayaan Budiman

Jakarta, Dikutip oleh kumpulan berita terkini dari media nasional Indonesia - Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengusulkan kepada Prabowo untuk menyerang balik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat debat calon presiden 2024.

Namun, dia menjelaskan alasan Prabowo menolak menyerang lawan karena ingin panggung debat itu menjadi tempat bagi calon presiden untuk bersinar. Sehingga, masyarakat bisa memilih pemimpin yang dinilai layak.

Sebelumnya, KPU telah menggelar debat perdana antara ketiga calon presiden pada Selasa (12/12) malam. Prabowo maupun calon presiden lainnya yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir menyampaikan visi misi masing-masing.

Pernyataan Budiman cukup menjadi perhatian mengingat debat pertama memang banyak aksi saling serang dan sindir antar calon presiden. Budiman sebelumnya juga sempat mendapatkan sorotan publik setelah dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Dia resmi dipecat PDIP setelah sikapnya secara terbuka mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto pada pemilu di 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui koalisi PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Sementara itu, mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budiman Sudjatmiko tercatat memiliki total harta mencapai Rp 1,7 miliar.

Dari total harta tersebut, harta kekayaannya atau lebih dari 90% merupakan tanah dan bangunan dengan luas 187 M2/250 M2 yang terletak di Kota Jakarta Timur dengan label hasil sendiri.

Selebihnya, ada dua unit mobil yakni Nissan Evalia 1,5 Tahun 2012 seharga Rp 95 juta dan Mitsubishi Mirage 1,2 A/T tahun 2013 seharga Rp 85 juta.

Adapun karir Budiman berawal dari aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dia deklarasikan pada 1996. Karena itu aktivitas politiknya di PRD, dia dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara setelah dituding menjadi dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996.

Namun, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Setelah bebas dari penjara, Budiman melanjutkan pendidikannya ke Inggris.

Budiman dan sejumlah aktivis lainnya menyatakan diri masuk PDIP. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom saat itu, para aktivis yang masuk PDIP, antara lain Rahardjo Waluyo Jati (PRD), mantan Ketua Pijar Haikal, Akuat Supriyanto, Beathor Suryadi, Masinton Pasaribu (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), hingga Sinyo (Gerakan Bersama Rakyat).

Pada 2021, ia ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi jabatan sebagai Komisaris Independen di PTPN V.