Gaya Hidup Mewah Anak Kapolda Kalsel Picu Pertanyaan Publik terhadap LHKPN Pejabat

Viralitas aksi pamer kemewahan Ghazyendha Aditya Pratama, putra Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawa, Kapolda Kalimantan Selatan, telah memicu gelombang reaksi publik dan pertanyaan serius terkait transparansi harta kekayaan pejabat negara. Unggahan di media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah, termasuk perjalanan dengan jet pribadi dan pembelian barang-barang branded senilai miliaran rupiah, telah menimbulkan kontroversi dan sorotan tajam terhadap integritas pejabat publik dan keluarganya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan bahwa publik secara otomatis akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kapolda Kalsel. Perbandingan antara gaya hidup mewah sang anak dengan data harta kekayaan yang dilaporkan menjadi fokus utama. "Standar etik dan moral menjadi sorotan utama di sini," tegas Lallo. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara laporan harta kekayaan dengan realita yang tampak, terutama di tengah kondisi negara yang tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Perilaku flexing atau pamer kemewahan ini, menurut Lallo, bukan hanya tidak mencerminkan etika pejabat publik, tetapi juga tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Lallo mengingatkan bahwa gaji penyelenggara negara bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang krusial. Masyarakat, lanjutnya, memiliki hak untuk memonitor aktivitas pejabat publik dan keluarganya. "Jika ada contoh yang dianggap kurang pantas, maka kecaman dan cibiran di media sosial akan menjadi konsekuensinya," ujar Lallo. Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara dan keluarga mereka untuk menghindari perilaku flexing dan tetap menjaga integritas. Lebih lanjut, Lallo menambahkan bahwa meskipun Ghazyendha mungkin memiliki penghasilan sendiri sebagai pengusaha, status ayahnya sebagai pejabat publik tetap membawa konsekuensi etis dan moral yang harus diperhatikan.

Lallo juga menyoroti pentingnya fokus pada pengabdian kepada masyarakat daripada memamerkan kemewahan. "Dana berlebih sebaiknya disalurkan untuk kegiatan sosial, membantu masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk flexing," sarannya. Kejadian ini, menurut Lallo, seharusnya menjadi koreksi bagi seluruh penyelenggara negara untuk lebih berhati-hati dalam menjaga citra dan integritas, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan kontroversi dan menurunkan kepercayaan publik.

Perlu ditekankan bahwa viralnya foto-foto perayaan ulang tahun mewah Ghazyendha dan unggahan lain yang menunjukkan gaya hidup mewah telah memicu reaksi beragam di media sosial. Netizen mengeluarkan kritikan, sindiran, dan hujatan atas tindakan tersebut. Aksi pamer kemewahan ini bukan hanya sekadar persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan pejabat publik menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan.

• Kesimpulan: Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika di kalangan penyelenggara negara. Perilaku flexing anak pejabat telah menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian LHKPN dan mengingatkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap harta kekayaan pejabat publik.