PT PII menjamin proyek Jalan Trans Papua di Papua Pegunungan

Dikutip oleh kumpulan berita terkini dari media nasional Indonesia - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, menjamin Proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim) di provinsi Papua Pegunungan. Proyek tersebut dilakukan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT Hutama Membelim Trans Papua dengan nilai investasi sebesar Rp3,33 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 50,14 km. “Komitmen PT PII untuk terus mendorong skema pembiayaan inovatif akan terus dijalankan, salah satunya melalui penjaminan pada proyek ini yang akan menjadi langkah besar dalam upaya pengembangan infrastruktur di Papua yang merupakan jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena,” kata Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Bentuk kerja sama proyek KPBU ini merupakan Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT) dengan masa kerja sama selama 15 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan) dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP). Lingkup pembangunan proyek mencakup pembangunan jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing, serta operasi dan pemeliharaan (O&M) selama masa layanan. Adapun PT PII akan memberikan penjaminan yang mencakup risiko keterlambatan/kegagalan pembayaran Availability Payment, Terminasi yang bersumber dari penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK), dan Terminasi karena keadaan kahar. Penjaminan yang diberikan oleh PT PII tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek tersebut. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menambahkan keterlibatan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur sangat diperlukan. Keterbatasan APBN terus mendorong adanya pembiayaan kreatif dengan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, serta terus berinovasi dalam pembiayaan kreatif untuk memenuhi keterbatasan tersebut. “Semoga keberhasilan dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan melalui PT PII, diiringi dengan sinergi bersama, dapat direplikasi pada pembangunan di daerah yang serupa dengan Papua, baik dari segi karakter geografis maupun ekonomi,” ujar Suminto.