Rakerwil Apeksi Kalimantan bahas keamanan dan netralitas ASN di Pilkada

Dikutip oleh kumpulan berita terkini dari media nasional Indonesia - Sebanyak sembilan wali kota mengikuti Rapat Kerja Wilayah (Rarkerwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan, yang membahas keamanan dan netralitas ASN di Pilkada 2024. "Kota Pontianak berpartisipasi di Rakerwil Apekasi kali ini. Dengan tema yang diusung pada raker saat ini, kita berharap agenda ini mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Jumat. Ia menjelaskan, kegiatan yang digelar di Kota Singkawang tersebut membahas dua topik utama dalam raker tersebut. Pertama, tentang pentingnya langkah preventif dalam menangkal potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang mungkin muncul dalam proses Pilkada 2024. Ia mengatakan bahwa upaya mitigasi ATHG ini krusial untuk memastikan stabilitas dan keamanan selama penyelenggaraan Pilkada. “Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung,” katanya. Kemudian, lanjut Ani, topik pembahasan kedua dalam Raker terkait dengan dinamika netralitas ASN dalam partisipasi dan dukungan politik. Ia menegaskan bahwa ASN harus tetap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, guna menjaga profesionalitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Netralitas ASN merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan adil,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi Kalimantan Alwis Rustam menegaskan pentingnya Pilkada serentak sebagai momen strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kalimantan. “Saya berharap pesta demokrasi ini dapat menjadi langkah nyata untuk memajukan Kalimantan demi kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. Ia menyoroti percepatan pembangunan Trans Kalimantan terutama transformasi jalur darat pada sembilan kota di Kalimantan, serta mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI agar membuka rute penerbangan antarkota di Kalimantan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kalimantan. Selain itu, Alwis menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan skala prioritas. "Kami berharap ada keterbukaan dalam menjajaki peluang kerja sama dengan pihak yang memiliki sumber daya dan pengalaman guna mendukung pembangunan Kalimantan yang lebih maju," katanya.