Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyampaikan kekhawatiran terkait penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kini menyasar segmentasi profesi tertentu. Hal ini mengemuka dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 yang dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan signifikan pada angka backlog perumahan. Dari sebelumnya 9,9 juta, kini melonjak menjadi 15 juta. Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Menurutnya, anggaran renovasi yang dialokasikan sebesar Rp 900 miliar masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan bunga FLPP yang mencapai Rp 28,8 triliun. Fahri mendorong adanya skema pembiayaan yang lebih komprehensif untuk renovasi, sehingga kredit mikro dapat berperan serta, dan pengembang di daerah dapat terlibat.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, menyampaikan kekhawatiran terkait alokasi kuota FLPP yang diperuntukkan bagi 13 segmen pekerjaan tertentu, seperti guru, ASN, TNI, dan POLRI. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membatasi akses masyarakat umum terhadap rumah subsidi dan mengganggu pasar perumahan secara keseluruhan. Junaidi menekankan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh rumah subsidi, dan segmentasi profesi dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa hingga kuartal pertama 2025, penyaluran KPR FLPP telah mencapai 53 ribu unit dari total 220 ribu unit yang dianggarkan. Ia meyakinkan bahwa kuota masih tersedia dan meminta pengembang untuk terus membangun rumah serta mempercepat proses registrasi calon debitur melalui aplikasi SiKasep. Sid juga menegaskan bahwa segmentasi profesi merupakan upaya untuk memberikan prioritas, namun proses penyaluran tetap mengikuti mekanisme yang ada, dengan prinsip first come, first serve.

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, menambahkan bahwa segmentasi profesi bertujuan untuk memotivasi kelompok profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga menegaskan bahwa kuota FLPP masih mencukupi dan potensi penambahan kuota akan terus diupayakan. Nixon menyarankan agar pengembang fokus pada pembangunan dan pemasaran perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meyakinkan bahwa BTN siap mencari solusi jika diperlukan.

Daftar kekhawatiran Apersi:

• Pembatasan akses masyarakat umum terhadap rumah subsidi
• Gangguan terhadap pasar perumahan secara keseluruhan
• Kebingungan di kalangan masyarakat
• Potensi penurunan serapan rumah subsidi

Tanggapan Pemerintah dan BTN:

• Kuota FLPP masih tersedia dan mencukupi
• Segmentasi profesi sebagai upaya prioritas, bukan pembatasan
• Proses penyaluran tetap mengutamakan prinsip first come, first serve
• BTN siap mencari solusi jika diperlukan
• Potensi penambahan kuota FLPP terus diupayakan