Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto. Ketua DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa partainya akan senantiasa mendukung inisiatif apapun yang bertujuan untuk kemajuan dan kepentingan bangsa.

Wacana ini pertama kali disuarakan oleh Satkar Ulama, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Mereka melihat bahwa Soeharto memiliki kontribusi signifikan bagi pembangunan Indonesia selama masa kepemimpinannya. Usulan ini kemudian diajukan secara formal melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara bertingkat, dimulai dari usulan di tingkat daerah yang melibatkan tanda tangan Bupati dan Gubernur. Usulan tersebut kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa setiap usulan telah melalui pertimbangan yang matang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara kepada individu yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Proses seleksi dan evaluasi dilakukan secara ketat oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Beberapa tokoh yang sebelumnya telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional antara lain K.H. Abdurrahman Wahid, Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, dan K.H. Abbas Abdul Jamil. Selain itu, terdapat pula usulan nama-nama baru yang sedang dalam proses evaluasi, seperti Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Prof. Dr. Midian Sirait, dan K.H. Yusuf Hasim.

Sosok Soeharto, di samping dikenal atas kontribusinya dalam pembangunan, juga tidak terlepas dari berbagai kontroversi dan catatan sejarah yang kompleks. Isu-isu terkait pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan korupsi pada masa pemerintahannya menjadi pertimbangan penting dalam proses evaluasi gelar Pahlawan Nasional. Pemerintah akan menimbang secara cermat seluruh aspek sejarah dan kontribusi Soeharto sebelum mengambil keputusan akhir.