Indonesia Fact-Checking Summit 2024, Kolaborasi untuk Melawan Gangguan Informasi Pemilu

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Kolaborasi Cek Fakta Indonesia mengadakan Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2024 yang menyoroti gangguan informasi semasa Pemilihan Umum (pemilu).

Kolaborasi yang terdiri atas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini mengusung tema "Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi".

Menurut Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, isu politik yang berkelindan dengan ujaran kebencian masih mewarnai ruang publik media sosial.

Di sisi lain, ada gap atau ketimpangan dari sisi regulasi, keterbatasan regulasi konten, literasi digital, dan polarisasi.

"Karenanya kolaborasi menjadi sangat penting untuk menutup gap yang ada. Dalam IFCS 2024 ini kita akan mendengar aktivitas terkini dari pemangku kepentingan dalam melawan gangguan informasi," kata Septiaji di Lumire Hotel Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Tantangan cek fakta di masa pemilu

Litbang Mafindo mencatat ada 2.119 hoaks pada semester pertama 2024. Dari jumlah tersebut, 31,6 persennya merupakan hoaks terkait pemilu.

Sebaran hoaks tersebut cenderung bersifat politis bahkan menargetkan calon atau partai tertentu, sehingga dinilai mengganggu proses demokrasi.

Selain sebaran hoaks, terdapat temuan berupa ujaran kebencian yang menyebar di media sosial.

"Saya kira ini akan sangat menarik, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk kemudian bisa saling membantu untuk mengidentifikasi ujaran kebencian tersebut," ucap koordinator Cek Fakta, Adi Marsiela.

Sejauh ini, kolaborasi Cek Fakta menjadi tameng dalam meluruskan informasi keliru yang beredar terutama di tingkat akar rumput.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja membenarkan bahwa kerja-kerja pemeriksa fakta berhasil mereduksi polarisasi dan gangguan informasi dengan sangat signifikan.

Ia berkaca pada penyelenggara Pemilu 2019, dibandingkan dengan Pemilu 2024.

"Kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah, teman-teman CSO, khususnya Cek Fakta untuk menurunkan tensi dan politisasi SARA di media sosial," ujar Rahmat.

"Cek Fakta merupakan pilar utama untuk membangun peradaban yang bermartabat serta menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, dan terhindar dari hoaks maupun ujaran kebencian," kata dia.

Melalui langkah baik ini, Adi berharap kolaborasi Cek Fakta turut mendapat dukungan aktif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Yang menjadi tantangan bagi kami adalah bagaimana rekan-rekan dari tim Bawaslu dapat secara pro-aktif menginformasikan temuan-temuan yang mereka dapatkan, utamanya terkait mis dan disinformasi," tutur Adi.