Awas! Ada Bahaya Intai UMKM RI, Lama-Lama Barang Murah pun Nggak Laku

Jakarta, Kumpulan berita terkini mengutip laporan - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki membeberkan efek bahaya gempuran barang impor. Salah satunya, produk dalam negeri dan UMKM jadi kalah saing. Khususnya, produk tekstil, garmen, pakaian jadi, hingga aksesoris.

"Sudah pasti ya kalau masuk barang impor. Katakanlah consumer goods ya tekstil, garmen atau produk tekstil dan turunannya lah, lalu produk aksesoris dan lain sebagainya itu pasti produk dalam negeri kalah menurut saya. UMKM juga kalah bersaing," kata Teten dalam Economic Update Sumber yang dilansir kumpulan berita terkini menyebutkan, Jumat (2/8/2024).

Efek bahaya gempuran barang impor, katanya, telah dibahas dalam rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Jokowi sudah memerintahkan para menterinya melakukan pengetatan arus masuk barang impor, termasuk cross-border.

"Kalau cross-border kan kita sudah patok, yang tidak boleh di bawah US$100. Itu sudah cukup efektif ya. Tapi yang arus masuk impor biasa, yang itu tidak dijual di cross-border online, tapi lewat biasa masuk ke online. Nah ini yang perlu pengetatan, sehingga waktu itu sudah diperintahkan kepada beberapa menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk dilakukan pengetatan. Tapi kan kelihatan ini masih jadi agenda besar," ujarnya.

Teten mengaku kesulitan menjaga daya tahan UMKM dalam negeri dari gempuran masuknya barang impor ilegal. Sebab, kata dia, barang impor ilegal itu begitu mudah masuk ke Tanah Air. Sementara jika tidak dilakukan pengetatan dan penyetopan impor, dampaknya industri dalam negeri semakin banyak yang gulung tikar dan berakhir pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini sulit ya, kalau produk impor terhadap barang-barang konsumsi itu begitu mudah masuk ya. Tapi masalahnya, di sektor-sektor ini banyak sekali lapangan kerja yang terserap. sehingga kalau misalnya tidak kita kurangi impornya atau kita stop, ini mungkin tidak akan lama lagi gulung tikar dan PHK akan terus terjadi," kata Teten.

Kondisi ini disebut Teten berbahaya.

Meski pemerintah telah berhasil mengontrol inflasi, namun jika terjadi PHK maka daya beli masyarakat akan turun. Dengan turunnya daya beli, ia menilai, semurah apapun barangnya akan sulit dibeli oleh masyarakat.

"Nah ini kan sebenarnya berbahaya. Sudah daya beli turun, terus kalau orang semakin kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Meskipun pemerintah cukup berhasil mengontrol inflasi, ya kalau daya belinya rendah, barang murah juga enggak ada yang beli," pungkasnya.