Tiongkok Beri Peringatan Keras Terkait Negosiasi Tarif AS, Ancam Tindakan Balasan

Tiongkok melayangkan peringatan tegas kepada negara-negara yang terlibat dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Beijing mengindikasikan kesiapan untuk mengambil langkah-langkah balasan jika negosiasi tersebut dianggap merugikan kepentingan nasionalnya.

Pernyataan keras ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok sebagai respons terhadap indikasi bahwa pemerintahan Trump berencana menggunakan negosiasi tarif sebagai alat untuk menekan mitra dagang AS. Tujuan utamanya adalah membatasi hubungan ekonomi negara-negara tersebut dengan Tiongkok. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyampaikan bahwa mereka akan dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok.

"Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan," tegas perwakilan Kementerian Perdagangan Tiongkok seperti dikutip dari CNBC.

Pemerintah Tiongkok menuduh AS melakukan penyalahgunaan kebijakan tarif dengan dalih menciptakan kesetaraan dalam perdagangan. Namun, menurut Tiongkok, AS justru memaksa negara-negara lain untuk memulai negosiasi tarif yang bersifat resiprokal. Tiongkok khawatir bahwa jika tren ini berlanjut, perdagangan internasional akan kembali pada era persaingan tidak sehat dan eksploitasi.

Kementerian Perdagangan Tiongkok juga menegaskan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara dalam menjaga keadilan dan integritas dalam sistem perdagangan internasional. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari sikap yang lebih tegas yang ditunjukkan Tiongkok dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai contoh, Tiongkok telah membalas pemberlakuan tarif oleh AS dengan mengenakan tarif sebesar 125% terhadap impor barang-barang asal Amerika. Selain itu, Beijing juga telah membatasi ekspor mineral-mineral penting dan memasukkan sejumlah perusahaan, terutama perusahaan AS yang lebih kecil, ke dalam daftar hitam yang membatasi kerja sama mereka dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Dalam pernyataan resmi setelah pertemuannya dengan para pemimpin ketiga negara tersebut, Xi Jinping menyerukan kerja sama untuk menentang tarif dan penindasan sepihak dalam perdagangan internasional.

Sejak pemerintahan Trump pertama kali memberlakukan tarif terhadap Tiongkok, negara tersebut telah meningkatkan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Asia Tenggara menjadi mitra dagang regional terbesar bagi Tiongkok. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok secara individual.

Sebagai perubahan penting dalam struktur pemerintahan, Kementerian Perdagangan Tiongkok baru-baru ini menunjuk Li Chenggang sebagai kepala negosiator perdagangan internasional yang baru. Li Chenggang, yang juga menjabat sebagai wakil menteri, sebelumnya bertugas sebagai duta besar Tiongkok untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain itu, Tiongkok juga telah mengajukan gugatan terhadap AS di WTO terkait dengan kenaikan tarif terbaru yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump.