Pendudukan Suriah Selatan oleh Israel: Strategi Geopolitik atau Pelanggaran Hukum Internasional?

Insiden pengibaran bendera Israel di Sweida, Suriah Selatan, pada awal Maret 2025, memicu reaksi keras dari penduduk setempat yang mayoritas merupakan komunitas Druze. Aksi protes berupa penurunan dan pembakaran bendera tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai provokasi dan ancaman terhadap kedaulatan Suriah. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi Suriah pasca-jatuhnya rezim Assad, yang diwarnai oleh kekacauan politik dan perebutan pengaruh antar berbagai pihak, termasuk kekuatan eksternal.

Kejadian ini bukan insiden terisolasi. Sebelumnya, telah terjadi bentrokan antara warga Druze dan aparat keamanan Suriah di Jaramana, Damaskus. Sumber anonim yang diwawancarai oleh DW menyebutkan adanya rumor tentang koneksi antara warga Druze yang melawan pemerintah Suriah dengan komunitas Druze di Israel, termasuk dugaan pasokan senjata untuk meningkatkan ketegangan di perbatasan. Keterlibatan komunitas Druze, baik di Suriah maupun Israel, semakin mempersulit situasi dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merespon dengan pernyataan tegas bahwa Israel siap membela komunitas Druze Suriah dari ancaman pemerintah baru. Pernyataan ini diinterpretasikan oleh banyak pihak sebagai strategi geopolitik, bukan semata-mata kepedulian terhadap hak asasi manusia. Para analis, seperti Trita Parsi dari Quincy Institute dan Andreas Krieg dari King's College London, menyatakan bahwa Israel menerapkan doktrin 'periphery doctrine', yakni membangun aliansi dengan minoritas non-Muslim di negara tetangga untuk melemahkan pemerintah pusat dan memperluas pengaruhnya. Krieg juga menambahkan bahwa berbagai negara menggunakan narasi perlindungan minoritas untuk menutupi ambisi imperialis mereka, seperti Rusia yang menggunakan narasi Kristen dan Iran yang mengklaim sebagai pelindung Syiah.

Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel telah meningkatkan serangan udara di Suriah, bahkan mencapai puncaknya pada bulan Desember tersebut. Data dari ACLED menunjukkan peningkatan signifikan serangan udara Israel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Israel juga mengerahkan pasukan ke zona penyangga di perbatasan Suriah-Israel, yang awalnya diklaim bersifat sementara, namun kemudian diumumkan sebagai penempatan permanen. Pengerahan pasukan ini menimbulkan kekhawatiran dari UNDOF, misi pemantauan PBB di Dataran Tinggi Golan, karena dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa kehadiran pasukan Israel di wilayah Suriah telah disertai dengan pembangunan infrastruktur baru, kerusakan properti warga, dan penahanan penduduk setempat. Sebagai bentuk pendekatan yang kontradiktif, Israel menawarkan bantuan berupa air, makanan, listrik, dan pekerjaan di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang telah diduduki Israel sejak 1967. Seruan Netanyahu untuk 'demiliterisasi total Suriah Selatan' dianggap sebagai langkah yang melanggar hukum internasional dan memicu kritik internasional. Para ahli memperingatkan bahwa strategi konfrontatif Israel ini dapat memicu pembentukan kelompok perlawanan baru, seperti yang dibuktikan dengan munculnya 'The Islamic Resistance Front in Syria - Great Might'. Ketegangan di perbatasan Suriah-Israel diperkirakan akan terus meningkat jika Israel tidak menarik diri dari wilayah Suriah yang didudukinya dan menghentikan pelanggaran hukum internasional.

Kesimpulan: Pendudukan Suriah Selatan oleh Israel memicu kekhawatiran internasional mengenai eskalasi konflik dan pelanggaran hukum internasional. Strategi yang diterapkan oleh Israel, baik dalam hubungannya dengan komunitas Druze maupun dalam tindakan militernya, menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya di balik tindakan tersebut: apakah murni sebagai upaya perlindungan terhadap minoritas, atau lebih merupakan strategi geopolitik yang bertujuan memperluas pengaruh dan melemahkan tetangganya?