Reaktivasi Jalur Kereta Api Jawa Barat: Prioritas Utama dan Tahapan Pelaksanaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan rencana untuk menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api non-aktif di wilayahnya. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung memegang peranan penting dalam proyek strategis ini, dengan pendekatan bertahap yang mengedepankan skala prioritas.

Kepala BTP Bandung, Endang Setiawan, menekankan pentingnya penentuan skala prioritas sebelum memulai proses reaktivasi. Langkah ini krusial untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proyek secara keseluruhan. Saat ini, terdapat lima jalur kereta api yang menjadi fokus utama dalam rencana reaktivasi di Jawa Barat:

  • Bandung-Ciwidey (37,8 km)
  • Garut-Cikajang (28,2 km)
  • Rancaekek-Tanjungsari (11,5 km)
  • Cipatat-Padalarang (17 km)
  • Banjar-Cijulang (82 km)

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Sebagian jalur kereta api yang akan direaktivasi kini telah beralih fungsi menjadi akses jalan umum dan bahkan permukiman penduduk. Kondisi ini mengharuskan adanya proses pembebasan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

BTP Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi data studi yang komprehensif, termasuk mengidentifikasi kebutuhan lahan yang diperlukan. Proses ini dilakukan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data studi yang terkumpul akan menjadi dasar untuk menghitung skala prioritas jalur mana yang akan direaktivasi terlebih dahulu.

Penentuan skala prioritas akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak yang mungkin timbul akibat reaktivasi dan besaran biaya yang dibutuhkan. Estimasi anggaran yang diperlukan masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan lebih lanjut.

Reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif antar pihak terkait, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.