Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali menghadapi meja hijau dalam sidang lanjutan terkait kasus dugaan pemberontakan yang menjeratnya. Sidang ini merupakan babak baru dalam drama politik yang mengguncang Korea Selatan beberapa waktu terakhir.

Yoon Suk Yeol, yang sebelumnya telah dicopot dari jabatannya pada awal April lalu, didakwa atas tuduhan serius terkait upaya penggulingan pemerintahan sipil yang sah. Tuduhan tersebut bermula dari langkah kontroversial Yoon Suk Yeol yang diduga berupaya mendeklarasikan keadaan darurat militer dan mengerahkan pasukan militer ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember 2024. Tindakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen yang kemudian bersepakat untuk memakzulkannya.

Pada persidangan sebelumnya, Yoon Suk Yeol telah menyampaikan pembelaan diri yang panjang lebar, membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam pembelaannya, ia menegaskan bahwa tindakannya semata-mata bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan melindungi kepentingan nasional. Namun, argumen tersebut tampaknya belum mampu meyakinkan pihak kejaksaan dan majelis hakim.

Kehadiran Yoon Suk Yeol di ruang sidang pada hari Senin lalu menjadi sorotan publik. Mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi berwarna merah, mantan presiden tersebut tampak tenang dan tegar, meskipun menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Selama proses persidangan berlangsung, Yoon Suk Yeol memberikan perhatian penuh terhadap setiap detail yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi-saksi yang dihadirkan.

Kasus yang menjerat Yoon Suk Yeol ini menjadi preseden penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Ia menjadi kepala negara pertama yang ditangkap saat masih menjabat terkait dengan kasus pidana. Implikasi dari kasus ini sangat luas, tidak hanya bagi karir politik Yoon Suk Yeol, tetapi juga bagi citra demokrasi Korea Selatan di mata dunia. Jika terbukti bersalah, Yoon Suk Yeol akan menjadi presiden Korea Selatan ketiga yang dihukum karena kasus pemberontakan. Dua pemimpin militer sebelumnya telah divonis bersalah atas tuduhan serupa terkait dengan kudeta yang terjadi pada tahun 1979. Hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Vonis akhir dari kasus ini akan menjadi penentu arah politik Korea Selatan di masa depan.

Persidangan ini diperkirakan akan berlangsung panjang dan melibatkan pemeriksaan sejumlah saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Publik Korea Selatan dan komunitas internasional akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, menantikan putusan akhir yang akan menentukan nasib Yoon Suk Yeol dan masa depan demokrasi di Korea Selatan.