Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. MAKI mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera melakukan penahanan terhadap para tersangka yang telah ditetapkan dan mengungkap keberadaan motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sebelumnya disita.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya perkembangan kasus ini. Menurutnya, penanganan kasus Bank BJB oleh KPK terkesan tidak transparan dan berlarut-larut. Ia mempertanyakan kejelasan mengenai aliran dana non-budgeter yang diduga digunakan untuk pengadaan iklan, serta mekanisme pencairan dan pertanggungjawabannya.

KPK sendiri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, antara lain mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, seorang pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB berinisial WH, serta IAD, S, dan RSJK yang berasal dari pihak swasta. Namun, hingga saat ini, kelima tersangka tersebut belum ditahan.

Boyamin Saiman berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk menunda penahanan para tersangka, terutama setelah mantan Direktur Utama Bank BJB mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi seharusnya menjadi prioritas dan diselesaikan secepat mungkin, salah satunya dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka.

Selain mendesak penahanan tersangka, MAKI juga menyoroti keberadaan motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil yang disita KPK. Boyamin meminta agar motor tersebut dihadirkan di Gedung KPK dan dipamerkan kepada publik. Ia mempertanyakan alasan motor tersebut dititipkan di suatu tempat yang dirahasiakan, dan mendesak KPK untuk segera mengungkap keberadaan motor tersebut.

Boyamin menambahkan, bahwa motor Royal Enfield tersebut bukan merupakan sarana untuk mencari nafkah, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menilai tidak ada alasan yang kuat untuk tidak membawa motor tersebut ke KPK dan menunjukkannya kepada media sebagai barang bukti yang telah disita.

MAKI berharap agar KPK segera menindaklanjuti desakan ini dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Bank BJB secara transparan dan akuntabel. MAKI juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat tidak merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.