Gelombang protes muncul di Australia setelah terungkapnya operasi pemusnahan koala yang dilakukan oleh pemerintah. Ratusan hewan ikonik tersebut dilaporkan ditembak mati dari helikopter di wilayah Victoria Barat Daya, memicu kemarahan aktivis lingkungan dan masyarakat luas.

Tindakan kontroversial ini dilakukan oleh Departemen Energi, Lingkungan, dan Aksi Iklim (DEECA) di kawasan Budj Bim, menyusul kebakaran hutan dahsyat yang melanda wilayah tersebut. Pemerintah berdalih bahwa pemusnahan dilakukan untuk meringankan penderitaan koala yang terluka parah dan terancam kelaparan akibat hilangnya habitat mereka. Namun, kelompok perlindungan hewan menentang keras justifikasi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan brutal dan tidak manusiawi.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi sorotan:

• Skala Pemusnahan: Lebih dari 700 koala dilaporkan telah menjadi korban penembakan dari udara, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.
• Metode yang Dipertanyakan: Aktivis meragukan kemampuan penembak jitu untuk secara akurat menilai kondisi kesehatan koala dari helikopter, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pembunuhan hewan yang sebenarnya masih bisa diselamatkan.
• Dampak pada Anak Koala: Penembakan koala dewasa dapat menyebabkan anak-anak mereka kelaparan dan mati, memperburuk dampak negatif pada populasi secara keseluruhan.
• Transparansi yang Kurang: DEECA dikritik karena kurangnya transparansi dalam operasi pemusnahan, yang memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.

Presiden Koala Alliance, Jess Robertson, mengecam keras tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemusnahan dari udara bukanlah solusi yang tepat dan mendesak pemerintah untuk fokus pada upaya konservasi habitat dan pengelolaan populasi koala yang lebih berkelanjutan.

Perdana Menteri Victoria, Jacinta Allan, membela kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan itu diambil setelah penilaian yang cermat dan merupakan cara yang paling manusiawi untuk mengatasi penderitaan hewan. Namun, pembelaan ini tidak meredakan kemarahan publik, dan seruan untuk penyelidikan independen atas operasi pemusnahan semakin meningkat.

Para ahli konservasi juga menyuarakan keprihatinan mereka tentang pendekatan yang diambil oleh pemerintah. Rolf Schlagloth dari CQUniversity Australia menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konektivitas habitat untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan melindungi populasi koala. Ia juga mengkritik penggunaan eutanasia dari udara sebagai metode yang tidak pandang bulu dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Kontroversi ini menyoroti tantangan kompleks dalam mengelola populasi koala di Australia, yang semakin terancam oleh hilangnya habitat, perubahan iklim, dan kebakaran hutan. Ini juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sains dalam pengambilan keputusan konservasi.