Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan klarifikasi terkait interpretasi video pidatonya yang beredar, yang sebelumnya menimbulkan spekulasi tentang adanya teguran dari wakil presiden terkait penanganan mafia pangan. Amran menegaskan bahwa peristiwa yang ia sampaikan dalam video tersebut merupakan pengalaman masa lalu dan tidak berkaitan dengan Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Pidato tersebut, menurut Amran, disampaikan dalam konteks akademis sebagai refleksi atas perjuangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

"Saya ingin meluruskan bahwa teguran itu terjadi di masa lalu, bukan dari Wapres saat ini," kata Amran. Ia menambahkan bahwa teguran tersebut dianggapnya sebagai masukan positif yang justru memotivasinya untuk lebih berhati-hati dan berani dalam memberantas praktik mafia pangan. Lebih lanjut, Amran menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka justru memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan mafia pangan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Wapres Gibran, kata Amran, secara konsisten mendukung langkah-langkah Kementan dalam memberantas korupsi. "Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid mendukung kami untuk bersih-bersih pangan dan membela petani," ujarnya. Amran menekankan pentingnya dukungan dari para pemimpin dalam menghadapi mafia pangan dan menyatakan bahwa selama ini ia selalu mendapatkan dukungan penuh dari presiden dan wakil presiden, termasuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Amran juga menyoroti hasil signifikan yang telah dicapai dalam pemberantasan mafia pangan berkat komitmen dari presiden dan wakil presiden. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, misalnya, tercatat 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut meliputi berbagai pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, dan praktik curang dalam distribusi beras. Di internal Kementan sendiri, lebih dari 1.500 pegawai telah dikenai sanksi demosi dan mutasi akibat pelanggaran disiplin serta integritas.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementan terus melanjutkan tindakan tegas. Sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan sedang dalam proses hukum karena diduga merugikan negara dan petani. Amran mengimbau agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan potongan video untuk mengganggu soliditas pemerintah. Ia menegaskan bahwa semua presiden dan wakil presiden yang pernah bekerja sama dengannya memiliki semangat yang sama, yaitu memberantas mafia pangan dan membela petani.

"Saya tegaskan, jangan coba-coba mengadu domba saya dengan wapres," tegas Amran. Ia juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku mafia dan simpatisannya untuk tidak mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional. "Saat ini, jalan menuju swasembada pangan sedang terang benderang. Jadi, kalian para mafia dan simpatisannya jangan mengadu domba. Kami tegak lurus pada presiden dan wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia," jelasnya.

Untuk memperkuat upaya pemberantasan mafia pangan, Kementan akan terus meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan. Langkah ini juga bertujuan untuk menegakkan kebijakan pro-petani secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.