Deflasi 0,48 Persen Guncang Indonesia pada Februari 2025: Diskon Tarif Listrik Jadi Faktor Utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka deflasi yang cukup signifikan pada Februari 2025, yakni sebesar 0,48 persen. Angka ini menandai penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,99 pada Januari menjadi 105,48 pada Februari. Perlu dicatat, deflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan Januari yang mencapai 0,76 persen. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers Senin (3/3/2025), memaparkan detail data tersebut. Secara tahunan (year on year/yoy), IHK juga mengalami deflasi sebesar 0,09 persen, sementara deflasi tahun kalender (Februari 2025 terhadap Desember 2024) mencapai 1,24 persen.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan harga yang signifikan ini terutama didorong oleh sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sektor ini mencatatkan deflasi sebesar 3,49 persen, memberikan kontribusi sebesar 0,52 persen terhadap deflasi keseluruhan. Faktor utama yang menyebabkan penurunan harga di sektor ini adalah kebijakan pemerintah terkait diskon tarif listrik. Program diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA, yang mulai berlaku pada Februari 2025, terbukti memberikan dampak yang cukup besar terhadap IHK.

Amalia menjelaskan, dampak diskon ini dirasakan langsung oleh pelanggan pascabayar dengan daya 2.200 VA ke bawah, baik untuk tagihan bulan Februari maupun pembayaran tagihan bulan Januari. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Lebih jauh, deflasi pada Februari 2025 juga dipengaruhi oleh deflasi komponen harga yang diatur pemerintah, yang mengalami penurunan sebesar 2,65 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,48 persen. Tarif listrik menjadi komoditas dominan yang berkontribusi pada deflasi ini.

Meskipun secara nasional terjadi deflasi, heterogenitas kondisi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia tetap terlihat. Data BPS menunjukkan adanya 5 provinsi yang justru mengalami inflasi pada Februari 2025. Papua Pegunungan mencatatkan inflasi tertinggi, mencapai 2,78 persen (mtm). Sebaliknya, sebanyak 33 provinsi mengalami deflasi, dengan Papua Barat menunjukan deflasi terdalam, yaitu sebesar 1,41 persen. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya analisis lebih mendalam terhadap kondisi ekonomi masing-masing wilayah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kesimpulannya, deflasi yang terjadi pada Februari 2025 merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun diskon tarif listrik menjadi faktor dominan, perlu dikaji lebih lanjut pengaruh kebijakan pemerintah lainnya serta kondisi ekonomi regional untuk memahami secara menyeluruh dinamika harga di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.