Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan ilegal yang berdiri di atas lahan milik negara di wilayah Kalijati, Kabupaten Subang. Operasi ini dipimpin langsung oleh tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjun langsung menemui para pemilik bangunan ilegal tersebut. Dalam dialognya, Dedi Mulyadi menawarkan solusi berupa bantuan biaya pembongkaran mandiri kepada warga yang terkena dampak penertiban.

Penertiban ini menyasar berbagai jenis bangunan, mulai dari warung kecil, toko material, hingga bangunan tempat tinggal. Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang menyebabkan maraknya bangunan ilegal di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Barat. Ia menyayangkan kondisi ini dan menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menertibkan aset negara.

Dalam interaksinya dengan para pemilik bangunan, Dedi Mulyadi berusaha memberikan solusi yang manusiawi. Ia memberikan bantuan uang tunai kepada pemilik warung dan toko sebagai bekal untuk mencari tempat usaha baru atau modal untuk kembali ke kampung halaman. Dedi Mulyadi juga memberikan perhatian khusus kepada warga yang memiliki masalah pendidikan, seperti membantu melunasi tunggakan biaya sekolah anak.

Salah satu contohnya, Dedi Mulyadi bertemu dengan seorang ibu pemilik warung yang mengaku mengontrak tempat tersebut. Setelah menjelaskan bahwa bangunan warung tersebut ilegal, Dedi Mulyadi memberikan uang sebesar Rp 3 juta sebagai bekal selama sebulan. Kepada pemilik toko material yang tidak dapat menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dedi Mulyadi menawarkan bantuan biaya pembongkaran dengan harapan pemilik toko dapat segera mencari tempat sewaan yang lebih terjangkau.

Dalam dialognya dengan para pemilik bangunan, Dedi Mulyadi menekankan bahwa penertiban ini dilakukan demi menegakkan aturan dan menata kembali kawasan tersebut. Ia juga menyayangkan adanya pembiaran terhadap bangunan ilegal yang sudah berlangsung lama. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terkena dampak penertiban.

Dedi Mulyadi juga berjanji akan membantu seorang pemilik warung makan yang mengeluhkan anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tunggakan biaya. Ia menegaskan bahwa Bupati Subang akan membantu mengambil ijazah anaknya.

Penertiban bangunan ilegal ini menjadi sorotan karena pendekatan humanis yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Ia tidak hanya menertibkan bangunan, tetapi juga memberikan solusi dan bantuan kepada warga yang terdampak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting dari penertiban bangunan ilegal di Subang:

• Penertiban menyasar bangunan ilegal di atas lahan milik Dinas PU Provinsi Jawa Barat.
• Dedi Mulyadi menawarkan bantuan biaya pembongkaran mandiri kepada pemilik bangunan.
• Bantuan uang tunai diberikan sebagai bekal untuk mencari tempat usaha baru atau modal kembali ke kampung halaman.
• Pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak.
• Dedi Mulyadi membantu warga yang memiliki masalah pendidikan.

Penertiban ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak mendirikan bangunan ilegal di atas lahan milik negara. Selain itu, penertiban ini juga bertujuan untuk menata kembali kawasan tersebut agar lebih tertib dan teratur.