Gagasan Partai 'Super Tbk' Jokowi dan Respon Dinamis Partai Politik Indonesia

Gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan sebuah partai politik dengan model 'Super Tbk' telah memicu perdebatan dan beragam reaksi dari kalangan elite partai politik di Indonesia. Ide ini, yang pertama kali terungkap melalui pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menunjukkan visi Jokowi untuk sebuah partai yang inklusif dan modern. Budi Arie, usai pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Februari 2025, mengungkapkan rencana tersebut, meskipun enggan merinci detailnya, hanya menggambarkannya sebagai partai 'dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi dan pertanyaan publik tentang bentuk dan mekanisme partai yang dimaksud.

Reaksi dari berbagai partai politik pun beragam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan dukungannya terhadap gagasan membentuk partai baru, asalkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada, terlepas dari model dan struktur partai yang akan dibentuk. Hal senada disampaikan oleh Adies Kadir, yang menambahkan bahwa kebebasan membentuk partai politik merupakan hak konstitusional, selama semua prosedur dan persyaratan dipenuhi. Adies menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan hukum sebagai landasan utama dalam pembentukan partai politik baru.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan bahwa pembentukan partai politik berbeda dengan mendirikan perusahaan. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan aturan dan mekanisme pembentukan partai yang sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, gagasan ‘Partai Super Tbk’ yang mengadopsi model perusahaan patungan, tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka hukum pembentukan partai politik di Indonesia. Ia menekankan perbedaan mendasar antara tujuan dan mekanisme operasional perusahaan dengan partai politik yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem demokrasi.

Kejutan muncul ketika Jokowi mengumumkan bahwa gagasan Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi menjelaskan bahwa konsep PSI memiliki kemiripan dengan gagasannya, meskipun telah dimodifikasi. Ia menyebut PSI sebagai partai yang terbuka dan 'super terbuka', merujuk pada sistem pemilihan ketua partai yang dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota. Ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut telah menginspirasi sebuah partai yang ada untuk mengadopsi sistem keanggotaan yang lebih inklusif dan demokratis.

Jokowi berharap sistem partai terbuka akan diadopsi oleh lebih banyak partai politik di Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan partai yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia melihat sistem ini sebagai langkah progresif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan cara meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan partai. Namun, tetap menjadi pertanyaan bagaimana konsep ini akan diterapkan secara praktis dan apakah akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdebatan seputar gagasan ‘Partai Super Tbk’ menunjukkan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. Gagasan ini memicu diskusi penting tentang model partai politik yang ideal di Indonesia, serta peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Implementasi gagasan ini akan menjadi observasi menarik untuk melihat bagaimana inovasi sistem keanggotaan partai dapat diwujudkan dalam konteks hukum dan politik Indonesia.