Zulhas Tekankan Pengawasan Harga Gabah dan Panen Raya Padi Demi Ketahanan Pangan Nasional

Dalam upaya mencapai swasembada pangan nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap panen raya padi yang akan berlangsung pada Maret dan April 2025. Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri acara bertema ketahanan pangan di Ngawi, Jawa Timur. Zulhas secara langsung memberikan instruksi kepada para bupati untuk berperan aktif dalam memantau proses panen raya dan memastikan harga gabah petani tetap terjaga di atas harga patokan. Keberhasilan program ketahanan pangan nasional, menurut Zulhas, sangat bergantung pada kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengawasan yang diinstruksikan Zulhas meliputi berbagai aspek, mulai dari harga pembelian gabah di tingkat petani hingga distribusi hasil panen. Ia menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh kurang dari Rp 6.500 per kilogram. Bupati diminta untuk berperan sebagai koordinator lapangan, berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memastikan harga tersebut dipatuhi. Jika ditemukan pelanggaran, para bupati diinstruksikan untuk segera mengambil tindakan, termasuk berkoordinasi dengan Bulog, aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk menindak tegas pelaku yang melakukan kecurangan dan merugikan petani. Zulhas menggambarkan peran bupati sebagai 'mandor' di desa-desa yang sedang panen raya, mengawasi jalannya proses panen dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa perintah Presiden untuk mencapai swasembada pangan secepat mungkin, menuntut kerja sama seluruh elemen bangsa. Tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, TNI, Polri, dan media massa memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya target tersebut. Swasembada pangan bukan hanya menyangkut komoditas padi, tetapi juga jagung sebagai sumber karbohidrat, serta protein hewani seperti ayam, telur, susu, dan daging. Zulhas optimistis, dengan kerja sama yang solid dan pengawasan yang ketat, target swasembada pangan dapat tercapai bahkan sebelum tahun depan.

Berikut poin-poin penting arahan Zulhas:

• Pengawasan ketat panen raya: Bupati wajib memantau harga gabah dan proses panen raya padi pada Maret-April 2025.
• Harga gabah minimal Rp 6.500/kg: Pembelian gabah dari petani tidak boleh di bawah harga tersebut.
• Koordinasi intensif: Bupati harus melakukan rapat mingguan dengan camat dan kepala desa untuk memantau situasi di lapangan.
• Tindakan tegas terhadap pelanggaran: Bupati harus berkoordinasi dengan Bulog dan aparat penegak hukum untuk menindak oknum yang melanggar aturan.
• Kerja sama multipihak: Pencapaian swasembada pangan memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan media.

Zulhas menekankan bahwa program ketahanan pangan nasional merupakan prioritas utama pemerintah. Keberhasilan program ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan kolaborasi yang erat antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target swasembada pangan nasional.