Gagasan Partai 'Super Tbk': Respons Elite Politik dan Implementasi di PSI

Gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan partai politik model 'Super Tbk' telah memicu beragam reaksi di kalangan elite politik Indonesia. Gagasan ini, yang terungkap ke publik melalui pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengarahkan pada wacana partai yang terbuka dan demokratis, dengan pemilihan ketua umum dilakukan langsung oleh seluruh anggota. Meskipun detail rencana tersebut masih samar, wacana ini telah ditangkap dan diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep.

Reaksi dari partai-partai politik lain beragam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan bahwa pembentukan partai baru sah-sah saja selama memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Beliau menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan dan operasional partai politik di Indonesia. Adies Kadir menyatakan bahwa model partai, baik terbuka maupun tertutup, merupakan hak pendiri partai untuk menentukan, asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan perbedaan mendasar antara pembentukan partai politik dengan pendirian perusahaan. Beliau menyoroti bahwa model 'Super Tbk', yang terkesan meniru struktur perusahaan terbuka, tidak dapat diimplementasikan secara langsung dalam konteks partai politik. Sistem dan aturan yang mengatur partai politik di Indonesia berbeda dengan hukum yang mengatur perusahaan, sehingga penerapan model 'Super Tbk' membutuhkan penyesuaian yang signifikan terhadap regulasi yang ada.

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi, meskipun sempat menyinggung wacana 'Partai Super Tbk', menghindari untuk memberikan rincian lebih lanjut, hanya menyatakan bahwa ini merupakan konsep 'partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Pernyataan yang agak umum dan kurang spesifik ini menimbulkan banyak interpretasi dan pertanyaan mengenai bentuk dan implementasi konsep tersebut di lapangan.

Di sisi lain, Jokowi sendiri mengkonfirmasi bahwa PSI telah mengakomodasi gagasannya tersebut. Presiden menyatakan bahwa konsep 'Super Tbk' memiliki kemiripan dengan sistem yang dijalankan PSI, meskipun dengan beberapa modifikasi. Jokowi menekankan pentingnya sistem partai yang terbuka dan demokratis dimana pemilihan ketua partai dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota. Ia mengharapkan model ini akan diadopsi oleh partai-partai politik lainnya untuk membangun sistem politik yang lebih modern dan responsif terhadap kehendak rakyat.

Implementasi gagasan 'Partai Super Tbk' oleh PSI akan menjadi studi kasus yang menarik untuk melihat apakah konsep tersebut dapat beradaptasi dengan realitas politik Indonesia dan seberapa efektif sistem tersebut dalam menciptakan partai politik yang sesuai dengan semangat demokrasi yang diinginkan.