Indonesia berencana untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada awal dekade berikutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan target ini, dengan perkiraan PLTN dapat mulai beroperasi sekitar tahun 2030 hingga 2032.

Menurut Bahlil, persiapan komprehensif terkait regulasi PLTN menjadi krusial untuk mencapai target ini. Ia menekankan potensi PLTN sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ekonomis dan mampu memperkuat sistem kelistrikan nasional. Lebih lanjut, pemanfaatan energi nuklir diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil.

Bahlil juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik dan mengatasi potensi kekhawatiran terkait teknologi nuklir.

Pembahasan mengenai PLTN juga menjadi agenda dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang saat ini dalam tahap finalisasi untuk dilaporkan kepada presiden, mencakup aspek penting terkait pengembangan PLTN.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN. Lokasi-lokasi tersebut meliputi:

• Semenanjung Muria (Jawa Tengah)
• Banten
• Batam
• Nusa Tenggara Barat (NTB)

Eniya menekankan perlunya analisis lebih lanjut untuk menentukan kapasitas listrik yang sesuai untuk setiap lokasi. Analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan jenis PLTN yang akan digunakan, apakah menggunakan teknologi small modular reactor (SMR) atau teknologi land-based dengan kapasitas yang lebih besar.

"Apakah kita nanti akan menggunakan SMR ataupun land-based yang lebih besar, ya 1.000 megawatt (MW) dan seterusnya. Kita akan melihat nanti sesuai kebutuhan lokasi, lalu jenis teknologinya yang akan dipakai seperti apa," jelas Eniya.