Kadis Perindag ESDM Sumatera Utara Dinonaktifkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Gubernur
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), Mulyadi Simatupang, mulai Kamis (17/04/2025). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan pencemaran nama baik yang melibatkan nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Kepala Inspektorat Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengonfirmasi bahwa investigasi internal sedang berlangsung untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut. Proses pemeriksaan ini mencakup potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Mulyadi Simatupang. Namun, Sulaiman menekankan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal dan belum ada kesimpulan definitif yang dapat ditarik saat ini.
Lebih lanjut, Sulaiman mengungkapkan bahwa selain dugaan penyalahgunaan wewenang, Mulyadi Simatupang juga diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Bobby Nasution. Meskipun demikian, rincian spesifik mengenai bentuk pencemaran nama baik tersebut belum diungkapkan kepada publik. Sulaiman menjelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya berpotensi untuk dibawa ke ranah pidana. Akan tetapi, Gubernur Bobby Nasution memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara internal sebagai bentuk kebijaksanaan.
Penonaktifan Mulyadi Simatupang menambah daftar pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dinonaktifkan dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, beberapa pejabat lain juga telah dinonaktifkan terkait dengan dugaan berbagai penyimpangan. Ini termasuk:
- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut, Juliadi Harahap
- Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut, Harianto Butar-butar
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Ilyas Sitorus
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Abdul Haris Lubis
Tindakan penonaktifan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan dan menjaga integritas pemerintahan. Proses pemeriksaan terhadap Mulyadi Simatupang masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini hingga pemeriksaan selesai dilakukan.
Upaya konfirmasi kepada Mulyadi Simatupang melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.