Manipulasi Tunjangan Disabilitas Terbongkar: Wanita Spanyol Pura-Pura Bisu Selama 16 Tahun

Kasus penipuan tunjangan disabilitas yang berlangsung selama 16 tahun akhirnya terungkap di Andalusia, Spanyol. Seorang wanita, yang sebelumnya menerima tunjangan karena diduga kehilangan kemampuan berbicara akibat insiden di tempat kerja, kedapatan berbicara dengan normal. Kasus ini bermula pada tahun 2003, ketika wanita tersebut bekerja di sebuah supermarket dan mengalami insiden yang membuatnya didiagnosis menderita gangguan stres pasca-trauma dan kehilangan kemampuan berbicara.

Atas dasar diagnosis tersebut, wanita itu menerima dana pensiun cacat permanen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Namun, setelah bertahun-tahun, perusahaan asuransi mulai mencurigai adanya kejanggalan dalam kasus ini. Mereka kemudian melakukan peninjauan terhadap catatan medis wanita tersebut dan menemukan fakta bahwa sejak tahun 2009, tidak ada dokter spesialis yang mencatat ketidakmampuan berbicara wanita tersebut dalam laporan medis mereka.

Kecurigaan ini mendorong perusahaan asuransi untuk menyewa seorang detektif swasta. Detektif tersebut melakukan penyelidikan dan menemukan bukti bahwa wanita itu sebenarnya dapat berbicara dengan normal. Detektif tersebut melaporkan bahwa wanita itu terlihat:

• Berbicara dengan lancar di jalanan.
• Mengobrol dengan ibu-ibu lain di depan sekolah.
• Menggunakan ponsel tanpa masalah.
• Mengikuti kelas Zumba.

Guna mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, detektif swasta tersebut mendekati wanita itu di jalan dan berpura-pura menanyakan arah menuju sebuah toko. Wanita itu tanpa ragu memberikan petunjuk arah yang jelas dan fasih dalam bahasa Spanyol, tanpa menyadari bahwa percakapannya direkam. Bukti rekaman ini kemudian digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mengajukan gugatan hukum, yang bertujuan untuk menghentikan pembayaran tunjangan disabilitas.

Pengadilan Tinggi Andalusia (TSJA) pada Januari 2025 memenangkan perusahaan asuransi, Pengadilan menyatakan bukti yang diajukan sah dan memutuskan bahwa perusahaan tidak lagi berkewajiban untuk membayar tunjangan disabilitas kepada wanita tersebut. Pengadilan juga menolak permohonan wanita tersebut agar rekaman detektif ditolak sebagai bukti, dengan alasan bahwa rekaman tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya.