Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan tegas terkait penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Perintah ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyoroti dampak negatif truk ODOL terhadap infrastruktur jalan. Menurutnya, muatan berlebihan yang diangkut truk ODOL mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai implementasi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menertibkan truk ODOL. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar aturan ODOL. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap truk yang melintas di jalan raya.

Selain isu ODOL, pertemuan tersebut juga membahas beberapa agenda penting lainnya, antara lain:

• Pemeliharaan jalan nasional secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi mantap jalan.
• Peningkatan kualitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten dan provinsi.
• Penyelesaian sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
• Percepatan program pembangunan tiga juta rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
• Pembangunan jalan paralel perbatasan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah perbatasan.

Presiden Prabowo juga memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti semua masukan dan usulan dari Komisi V DPR RI. Diharapkan, langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur dan transportasi di Indonesia.

Komisi V DPR RI menyambut baik arahan dan komitmen Presiden Prabowo dalam membenahi sektor infrastruktur. Mereka berharap, sinergi antara pemerintah dan DPR dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.