Proyek Reaktivasi KA Bandung-Ciwidey Bayangi Kehidupan Warga

Rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Bandung-Ciwidey yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, kini menjadi sumber kekhawatiran mendalam bagi sebagian warga yang tinggal di sepanjang jalur tersebut. Proyek ambisius ini, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian wilayah, justru menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan akan kehilangan tempat tinggal.

Di Kampung Ciluncat, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, misalnya, ratusan warga yang telah lama mendiami area bekas rel kereta api hidup dalam bayang-bayang penggusuran. Dadan Rustandi, Ketua RT setempat, mengungkapkan keresahan warganya. Selama belasan tahun, mereka telah membangun rumah, bahkan sebagian permanen, di atas lahan yang dulunya merupakan jalur kereta api. Rel-rel kereta api yang sudah tidak aktif itu kini menjadi fondasi bagi rumah-rumah mereka, bahkan ada yang masih bisa ditemukan di dalam bangunan.

Dilema Antara Pembangunan dan Kesejahteraan Warga

Kondisi serupa juga dirasakan oleh Iim, warga Kampung Cibeureum Jati, Desa Sadu, Kecamatan Soreang. Baginya, jalur kereta api bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber mata pencaharian. Ia khawatir jika reaktivasi jalur kereta benar-benar dilakukan, ia akan kehilangan tempat usaha dan tidak tahu harus mencari nafkah di mana lagi. Kecemasan ini semakin bertambah ketika sang anak bertanya, "Kalau kita diusir, tinggal di mana?"

Warga sebenarnya tidak sepenuhnya menolak rencana reaktivasi jalur kereta api. Mereka menyadari potensi manfaatnya bagi perekonomian Jawa Barat. Namun, mereka berharap pemerintah dapat bertindak adil dan manusiawi, dengan menyediakan solusi tempat tinggal yang layak. Mereka tidak ingin menjadi korban pembangunan.

Berikut adalah tuntutan yang diajukan warga:

• Penyediaan hunian pengganti yang layak
• Kompensasi yang adil atas kehilangan tempat tinggal dan usaha
• Transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah

Masa Depan yang Tidak Pasti

Reaktivasi jalur kereta api Bandung-Ciwidey menjanjikan kemajuan, namun di sisi lain, menimbulkan dilema bagi warga yang telah lama tinggal di sepanjang jalur tersebut. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat. Dialog yang konstruktif, solusi yang adil, dan komunikasi yang transparan menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak warga.